Wakil Ketua DPRD Dukung Pengajuan Hak Interpelasi Bagi Wali Kota Surabaya

oleh
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Dharmawan.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pernyataan Ketua DPRD Surabaya, Armuji yang mempersilahkan anggotanya mengajukan hak interpelasi kepada wali kota terkait belum cairnya gaji ke 13 mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD, Dharmawan.

Dharmawan menegaskan, anggota DPRD bisa menggunakan hak interpelasi menyikapi kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang tak kunjung mencairkan gaji 13. Padahal, gaji itu merupakan hak para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Hak interpelasi itu bisa digunakan. Namun bergantung dengan keputusan fraksi,” ujar Aden, sapaan Dharmawan, Rabu (10/10/2018).

Menurut Aden, hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah dianggap penting terutama terkait statement Wali Kota Tri Rismaharini yang menyatakan Pemkot tak bisa mencairkan gaji 13 lantaran tak ada anggaran.

“Saya sebagai anggota fraksi Partai Gerindra juga akan ikut dengan hasil rapat fraksi. Kalau dibutuhkan interpelasi maka saya siap,” tegasnya.

Dikatakan Aden, kebijakan pencairan dana 13 ini penting bagi sekitar 14 ribu ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. Apalagi anggarannya sudah ada dan Pemkot tidak sedang dalam kondisi ekonomi yang defisit.

Menurutnya, lanjut Aden, saat ini pemerintah kota justru sedang mengalokasikan penambahan anggaran di sejumlah kegiatan dan target pendapatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Anggaran sudah ada sejak jauh-jauh hari kok. Jadi tinggal ada niatan saja. Kalau kami hanya bisa mendorong dan mendesak saja,” kata Aden.

Sebelumnya, Ketua DPRD Surabaya, Armuji telah mempersilahkan fraksi di DPRD jika ingin mengajukan hak interpelasi kepada wali kota terkait belum cairnya gaji ke 13.

Menurut Armuji, pengajuan hak interpelasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota dewan. Meskipun PDIP sebagai pengusung Tri Rismaharini tidak akan melakukannya.

“Fraksi lain jika ingin mengajukan hak interpelasi silahkan. Tapi fraksi kami (PDIP) tidak akan melakukannya,” ujar Armuji. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *