Wakil Ketua DPRD Surabaya Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Jasmas

oleh
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Dharmawan (Aden) saat digiring ke mobil tahanan.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, hari ini menetapkan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Dharmawan sebagai tersangka dalam kasus program Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016, Selasa (16/7/2019).

Pria yang akrab disapa Aden, itu ditetapkan sebagai tersangka setelah enam jam menjalani pemeriksaan. Seperti tersangka sebelumnya, Aden juga langsung ditahan oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya.

Pantauan di Kantor Kejari Tanjung Perak Surabaya, Aden Dharmawan saat keluar dari kantor Kejari Tanjung Perak mengenakan rompi tersangka dan hanya terdiam saat diwawancarai oleh awak media.

Kajari Tanjung Perak Surabaya, Rachmat Supriady, saat jumpa pers menyampaikan, bahwa tersangka dari Partai Gerindra tersebut diduga telah ikut menikmati hasil dari program Jasmas 2016 yang merugikan negara kurang lebih 5 miliar.

“Setelah diperiksa oleh tim penyidik kami, ditemukan dua (2) bukti yang cukup untuk menetapkan saudara D (Dharmawan), sebagai tersangka,” ucap Rachmat.

Rachmat menambahkan, Dharmawan ditahan di rumah tahanan (rutan) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama dua puluh hari ke depan guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Yang bersangkutan ditahan di Rutan Kejati Jatim,” kata Rachmat.

Sebelumnya, dalam kasus yang sama, dua orang sudah terlebih dahulu ditetapkan tersangka, yakni Sugito, anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Hanura dan seorang pengusaha bernama Agus Setiawan Jong (ASJ), yang saat ini sudah dalam proses sidang.

“Penyidikan terus dikembangkan untuk menyeret nama lain yang diduga terlibat,” pungkas Rachmat.

Untuk diketahui, Dharmawan diduga aktif berperan sebagai pengepul proposal dari tiap RT. Proposal itu kemudian diberikan kepada Jong untuk diproses.

Berdasarkan bukti yang dikantongi penyidik, tersangka Dharmawan mengumpulkan delapan proposal dengan total fee sebesar Rp 80 juta.

Modus korupsi ini dilakukan dengan meh mark up anggaran pengadaan perlengkapan barang dan jasa di tingkat RT seperti tenda, kursi, dan perangkat pengeras suara.

Pelaku menghimpun proposal dari 230 pengurus RT. Selanjutnya proposal tersebut diajukan ke DPRD Kota Surabaya untuk disetujui sebagai Program Jasmas 2016.

Atas perbuatannya, Dharmawan, wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang masih aktif ini, dijerat pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.