Wakil Ketua Komisi A Minta Penertiban PKL di Jalan Bongkaran Dihentikan

Hearing antara PKL di Jalan Bongkaran dengan Satpol PP dan Komisi A DPRD Kota Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Wakil Ketua Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono meminta agar penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Bongkaran dihentikan. Menurut Adi, penertiban PKL di Jalan Bongkaran cukup pelik karena harus mengakomodir banyak kepentingan.

“Di sana ada kepentingan pemerintah kota dan pedagang. Karena itu kita tawarkan solusi agar pedagang dibolehkan berdagang tapi hanya memajang contoh botol bekas jualannya, tidak menjadikan tempat itu sebagai penyimpanan barang dagangan” ujar Adi Sutarwijono saat hearing, Rabu (6/12/2017).

Politisi dari PDI-P itu meminta agar penertiban PKL di Jl. Bongkaran dihentikan dulu sampai persoalan ini ada solusi yang tepat melalui pembicaraan dengan pihak terkait.

Sementara itu anggota Komisi A Budi Leksono menambahkan, pedagang botol bekas di Jl. Bongkaran sudah menjadi ikon. Untuk itu, dia meminta agar para pedagang tetap bisa berjualan.

“Kalau mencari botol bekas dengan berbagai macam model ya disitu tempatnya, jadi kita berharap agar mereka tetap bisa berjualan dan jangan ditelantarkan,” tegasnya.

Disisi lain Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Irvan menegaskan kalau penertiban tetap dilanjutkan, untuk normalisasi jalan. Apalagi permintaan penertiban itu sudah diajukan sejak 2 tahun yang lalu.

“Atas permintaan dewan agar pedagang dibolehkan tetap berjualan, itu bukan kapasitas saya mengiyakan,” kata Irvan.

Mantan Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya itu menambahkan, penertiban itu diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pelebaran Jl.Waspada. Keberadaan pedagang itu dianggap mengganggu jalan karena tumpukan pallet, drum dan barang-barang dagangannya.

Hearing itu sempat diwarnai perdebatan keras antara Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwijono dengan Kasatpol PP M.Irvan atas sikapnya yang tetap melanjutkan penertiban. Menurut Adi Sutarwijono, kalau penertiban tetap dilajutkan maka Satpol PP tidak boleh tebang pilih. (bmb/gbi)