Wakil Wali Kota Surabaya Sebut Dana Bopda Tidak Langsung Masuk ke Sekolah

oleh
Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana akhirnya bicara buka-bukaan terkait dugaan penyelewengan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) di beberapa sekolah swasta di kota pahlawan.

Ditemui usai rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya, Whisnu menyebutkan dari hasil audit yang dilakukan selama ini aliran dana Bopda tidak langsung masuk ke sekolah. Namun, dana tersebut masuk ke yayasan terlebih dahulu.

“Dari sudut kita, ternyata dana Bopda yang didistribusikan tidak langsung masuk ke sekolah-sekolah. Melainkan harus masuk ke yayasan,” kata Wisnu Sakti Buana, Rabu (29/8/2018).

Meski demikian, pria yang akrab disapa WS ini memastikan jika Pemkot tidak akan menyalahkan siapapun terkait masalah ini. Sebaliknya, pemerintah kota akan mengajak para pihak terkait untuk duduk bersama.

“Bersama Bu Wali Kota juga, kami akan ajak mereka untuk memecahkan masalah yang ada dan juga apa saja yang jadi keluh kesah mereka,” tambah Wisnu.

Terkait hasil audit itu, salah satu sekolah swasta SMP 17 Agustus 1945 Surabaya menyangkal aliran dana Bopda tidak langsung masuk ke pihak sekolah. Kepala SMPTAG , Wiwik Wahyuningsih mengatakan di sekolahnya selama ini dana Bopda masuk melalui rekening sekolah.

“Kami sebutnya Jasa Pelayanan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Karena Bopda sendiri tidak bisa di cairkan secara terus-menerus. Jadi tidak benar berita itu,” ungkap dia.

Ia mengaku, jika dalam pendataan penerimaan jasa pelayanan, pihaknya sudah mengikuti sesuai prosedur dari Dinas Pendidikan Kota.

“Ya selama ini itu yang diminta ya rekening sekolah bukan yayasan. Itu nggak benar,” kata Wiwik.

Sementara kapasitas pihak yayasan hanya sebagai pongontrol saja. Mengingat kedudukan yayasan yang berbadan hukum.

“Saya nggak tahu kenapa ada isu seperti itu,” papar dia.

Menurut Wiwik, selama ini pihaknya menerima jasa pelayanan dan hal itu akan dilaporkan pada sekolah. Di mana pihak yayasan juga berhak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh sekolah.

“Ini juga dibukukan. Mungkin miss-nya di situ. Tapi yayasan tidak mengambil sepersen pun. Hal itu jangan dikonotasikan diambil yayasan,” pungkas dia. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *