Wali Kota Malang Muhammad Anton Dihukum 2 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut

oleh
Wali Kota Malang sekaligus claon incumbent di Pilkada 2018, Muhammad Anton (kiri) dalam satu forum dengan Anggota DPRD yang juga calon rivalnya dari Partai Hanura, Muhammad Anton, Ya’qud Ananda Budban. Keduanya kini ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap.

GLOBALINDO.CO, SIDOARJO – Wali Kota Malang nonaktif, Muhammad Anton dijatuhi hukuman 2 tahun penjara terkait kasus suap pembahasan APBD perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Selain itu, Anton juga didenda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan.

“Terdakwa juga dicabut hak politiknya selama dua tahun terhitung setelah menjalani masa hukuman,” kata Ketua Majelis Hakim, Unggul Warso pada persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (10/8/2018).

Usai persidangan, pengacara terdakwa, Harris Fajar Kustaryo mengatakan, kliennya tidak banding dan menerima hasil putusan tersebut.

“Pertimbangannya, Abah (Anton) orangnya tidak bertele-tele karena dalam pembelaan disebutkan kalau apapun yang dilakukan bawahan maka pimpinan bertanggung jawab dan Abah merasa teledor dalam hal pengawasan,” katanya.

(Baca Juga: Walikota Malang dan Calon Penantangnya di Pilkada 2018 Jadi Tersangka)

Sementara itu, Jaksa KPK Arif Suhermanto mengaku akan pikir-pikir terkait dengan putusan sidang itu sambil menunggu hasil koordinasi dengan pimpinan KPK terkait dengan langkah lanjutan.

“Intinya pertimbangan yuridis diambil hakim, dan akan didiskusikan dengan pimpinan KPK mengingat putusan tersebut di bawah tuntutan,” katanya.

M Anton ditangkap KPK berdasar pengembangan perkara dugaan suap pembahasan APBD perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

Ia dianggap bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diduga memberi hadiah atau janji kepada belasan anggota DPRD untuk pembahasan dan pengesahan APBD-P Pemkot Malang.(ara/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *