Walikota Malang dan Calon Penantangnya di Pilkada 2018 Jadi Tersangka

oleh
Wali Kota Malang sekaligus claon incumbent di Pilkada 2018, Muhammad Anton (kiri) dalam satu forum dengan Anggota DPRD yang juga calon rivalnya dari Partai Hanura, Muhammad Anton, Ya’qud Ananda Budban. Keduanya kini ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap.

GLOBALINDO.CO, MALANG – Teka-teki operasi Komisi Pemberantasan Korupsi di Kota Malang sejak kemarin akhirnya terjawab. Lembaga antirasuah ternyata telah menetapkan Wali Kota Malang, Mochammad Anton dan 18 anggota DPRD sebagai tersangka kasus suap pembahasan APBD-P tahun  2015.

“Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta Rabu (21/3).

Anton diketahui maju sebagai calon incumbent di Pilkada Kota Malang 2018. Menariknya, salah satu Anggota DPRD Ya’qud Ananda Budban yang ditetapkan sebagai tersangka adalah calon penantang Anton pada Pilkada Kota Malang 2018.

Di Pilkada 2018, Anton maju dalam Pilkada serentak 2018 berpasangan dengan Syamsul Mahmud. Pasangan calon Walkot dan Wakil Walkot Malang tersebut diusung oleh 3 yakni partai PKB, PKS, dan Gerindra.

Sementara Ya’qud Ananda berpasangan dengan Ahmad Wanedi di Pilwalkot Malang. Mereka diusung PDIP, PAN, Hanura, PPP, dan NasDem.

Basaria mengatakan, Anton diduga menyuap pimpinan dan anggota DPRD untuk memuluskan pembahasan APBD-P 2015. “MA selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji kepada Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019,” kata Basaria.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan KPK sebelumnya. Dalam perkara sebelumnya, KPK telah menjerat mantan Ketua DPRD Kota Malang, Moch Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono.

Menurut Basaria, penyidik KPK menduga unsur pimpinan dan anggota DPRD Malang menerima jatah dari total yang diterima mantan Ketua DPRD Malang M. Arief Wicaksono sebesar Rp 700 juta. Uang itu bersumber dari Jarot atas perintah dan persetujuan Anton selaku Walikota.

Arief dan Jarot elah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Mereka berdua kini tengah menjalani persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur.

“Diduga Rp 600 juta dari yang diterima MAW tersebut kemudian didistrubusikan pada sejumlah anggota DPRD Kota Malang,” kata Basaria.

Selain Anton dan Ananda Budhban, 17 tersangka lain dari unsur legislatif dua Wakil Ketua DPRD Malang, yakni HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astuti. Serta para anggota dewan, Suprapto, Sahrawi, Salamet, Mohan Katelu, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiana, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Ya’qud Ananda Budban, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Sulik Lestyowati dan Abdul Rachman.

Anton dijerat melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan 18 anggota DPRD Kota Malang itu dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (vin/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *