Wapres Jamin Kasus Ahok Tuntas 2 Minggu, Demonstran Berangsur Pulang Kampung

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menkopolhukam, Wiranto (kanan) menemui perwakilan demonstran untuk memastikan status hukum kasus dugaan penistaan Al Quran oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan ditentukan dua pekan ke depan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menkopolhukam, Wiranto (kanan) menemui perwakilan demonstran untuk memastikan status hukum kasus dugaan penistaan Al Quran oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan ditentukan dua pekan ke depan.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA –  Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menjamin kepada para pengunjuk rasa di Istana Merdeka bahwa penanganan kasus dugaan penistaan Al Quran oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tuntas dua minggu ke depan. Hal itu ditegaskan Wapres JK saat menemui perwakilan demonstran berdasar garansi yang dijanjikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Kami sudah berbicara dengan teman-teman yang mewakili masalah yang luar biasa banyaknya. Kesimpulannya ialah dalam hal saudara Ahok kita akan tegakkan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu,” kata Wapres Kalla usai menemui perwakilan demonstran di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (4/11).

Wapres Kalla menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui perwakilan demonstran untuk mendengar tuntutan dari para demonstran. Ketiga perwakilan yang diterima adalah KH Bachtiar Nashir dari AQL, Ustadz Zaitun Rasmin dari Wahdah Islamiah, Ustadz Misbah dari FPI.

Ketiganya tiba di kantor Wapres, Jakarta, sekitar pukul 17.35 WIB. Didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Titi Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Kemudian, sebagian dari anggota Komisi III, Asrul Sani dan Abu Bakar Alhabsy. Serta, Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad.

Jaminan dari Wapres dan Kapolri tadi cukup melegakan bagi para demonstran yang sebelumnya enggan beranjak dari Istana Merdeka. Melalui perwakilannya (negosiator), riobuan demonstran ini sebelumnya hanya mau bertemu dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo. (Baca: Hanya Ingin Bertemu Jokowi, Ribuan Demonstran Terobos Barikade Pengamanan).

KH Bachtiar Nashir dari AQL yang mewakili demonstran berharap bahwa proses hukum terhadap Ahok benar akan segera dilakukan. Pihaknya sudah memberi ultimatum keras kepada pemerintah jika ternyata kepolisian tidak menuntaskan kasus Ahok seperti yang sudah dijanjikan tadi.

“Setelah bicara dengan Pak wapres tentu mewakili Presiden, mudah-mudahan bahwa proses hukum akan diproses secepatnya dan tegas,” kata Nashir. Namun Nashir enggan mengungkapkan tuntutan dan ultimatum apa yang disampaikannya kepada Wapres Kalla.

Menilik Peraturan Kapolri Tahun 2015, proses hukum terhadap calon kepala daerah ditunda agar tidak mengganggu tahapan pilkada. Hal itu untuk memastikan polri dan penegak hukum lain tidak akan dijadikan ‘alat’ politik untuk menjatuhkan calon kepala daerah yang sedang bertarung di arena pilkada serentak.

Peraturan ini tentu akan diberlakukan pihak Bareskrim Polri yang tengah mengusut kasus penistaan Al Quran oleh Ahok.

“Apa-apa, termasuk Perkap, yang dikeluarkan di era Pak Badrodin, tidak berakhir meski saat ini sudah berganti Kapolri, kecuali ada aturan lain yang mengubah. Kalau belum diubah ya tetap berlaku yang lama itu,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Menurut Boy, penundaan itu tentu hanya sementara hingga proses Pilkada DKI 2017 selesai.

Demonstran Banjiri Stasiun

Ratusan demonstran pulang ke daerah masing-masing dengan kereta api.

Ratusan demonstran pulang ke daerah masing-masing dengan kereta api.

Setelah negosiasi ini, para peserta unjuk rasa mulai berangsur membubarkan diri dan sebagian pulang ke daerahnya masing-masing. Mereka sebagian pulang melalui Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/11) malam.

“Dari berbagai majelis dan daerah. Kebanyakan dari Tangerang dan Bogor,” kata jamaah Daarul Quran Mulia, Bogor Abdurrahman saat ditemui di KRL Tanah Abang-Serpong.

Pengunjuk rasa memasuki stasiun dan kereta dengan tertib bersama penumpang-penumpang lainnya. Sebelum memasuki stasiun, beberapa pengunjuk rasa diminta meninggalkan tongkat-tongkat yang digunakan untuk menempel bendera oleh petugas keamanan stasiun.

“Supaya tidak mengganggu penumpang lain. Kalau tadi pagi masih boleh. Sekarang sudah tidak boleh,” kata salah satu petugas keamanan stasiun.

Aksi Bela Agama menuntut hukuman bagi penista agama diikuti sejumlah ulama dan jamaahnya, antara lain pimpinan Yayasan Daarut Tauhid Bandung KH Abdullah Gymnastiar dan pimpinan Majelis Adzzikra Ustaz Arifin Ilham. Di Masjid Istiqlal juga terpasang sejumlah spanduk dukungan dari berbagai elemen seperti Gerakan Pemuda Ka’bah Kabupaten Temanggung, Relawan Muslim Bali, Paguyuban Alumni Al Azhar Mesir, Jawa Barat, Aliansi Ulama Madura dan lain-lain.

Pengunjuk rasa melaksanakan shalat Jumat di Masjid Istiqlal, kemudian melakukan aksi dengan berjalan kaki menuju Istana Merdeka. Mereka melalui rute Jalan Pejambon, Jalan Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Barat. (gbi)