Warga Perumahan Bukit Mas Gugat PT BMS

oleh
Kuasa hukum warga, Adi Cipta Nugraha.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sidang lanjutan gugatan Class Action antara 351 warga RW 006 Perumahan Wisata Bukit Mas (WBM) melawan PT Binamaju Mitra Sejati (BMS) kembali digelar di PN Surabaya. Agenda sidang kali ini mendengar jawaban tergugat.

Kuasa hukum warga, Adi Cipta Nugraha SH menuturkan, untuk memperjuangkan hak Warga yang bermukim di Perumahan Wisata Bukit Mas (WBM ) Sepertinya sudah penuh pertimbangan.

Mengingat 351 warga RW 006 yang terletak di Perumahan Elit di Surabaya Barat tersebut merasah dirugikan lantaran ada iuran sebanyak 2 juta per rumah, iuran sebanyak itu diterapkan oleh pengembang yakni PT BMS.

Sidang dengan gugatan Nomer perkara 695/Pdt.G/2018/PN.Sby, yang di gelar di ruang Sari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan agenda Jawaban Tergugat. Namun dalam sidang kali ini Pngugat menolak permintaan pembuktian alat-alat bukti yang dimohonkan oleh pihak tergugat.

“Saya rasa ini kurang tepat, makanya tadi saya mengajukan keberatan, lantaran Perkara ini belum masuk agenda pembuktian kok malah minta alat-alat bukti,” ucap Adi.

Meski demikian, Adi dapat memaklumi jika kuasa hukum tergugat kurang mengerti terkait gugatan yang dilayangkan. Sebab kuasa hukum tergugat sebelumnya telah mengundurkan diri.

Sebelumnya, sidang lanjutan gugatan Class Action antara 351 warga RW 006 Perumahan Wisata Bukit Mas (WBM) melawan PT Binamaju Mitra Sejati (BMS), memasuki agenda jawaban dari pihak tegugat

Namun pada sidang gugatan perdata dengan nomor perkara 695/Pdt.G/2018/PN.Sby tersebut, ketua majelis hakim Agus Hamzah kekeuh, memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan dari pihak tergugat. Hakim juga menolak permintaan dari pihak tergugat untuk menghadirkan alat-alat bukti.

“Hakim memaparkan terhadap tergugat, kalau terkait perkara pidana, kita bisa meminta bukti awal, sedangkan kalau perkara perdata tidak bisa, Itu namanya kita melanggar hukum acara. kami berikan waktu 2 minggu untuk pihak tergugat memberikan jawaban,” jelas Ketua Majelis Hakim

Diketahui, persoalan antara 351 warga perumahan Wisata Bukit Mas RW 006 yang diwakili Ir. Irwan Yuli Priharto, Neco Setiawan SP, Richard Suleman dan Dr. Oscarius Yudhi Ari Wijaya MM serta Tan Khing Liong melawan PT Binamaju Mitra Sejati (BMS) ini berawal dari masalah Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).

Warga beranggapan pihak pengembang telah sewenang- wenang menaikan tarif IPL setiap bulannya hingga mencapai jutaan rupiah. Puncaknya iuran itu naik hingga Rp 2 juta.

Warga sekitar perumahan merasa keberatan, lantaran pengembang sudah melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum dengan menarik iuran 2 juta perbulannya.

Warga minta agar IPL dibatalkan sebab pengembang dinilai seenaknya meminta dan menaikkan iuran bulanan hingga mencapai jutaan Rupiah. Padahal, di perumahan itu sudah di bentuk perangkat warga sendiri dan sudah disetujui oleh Pemkot Surabaya.

Menurutnya, tarif-tarif PT BMS yang digugat 351 warga di RW 006 dan dianggap tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Misalnya Surat No. 001/ESTATE/V/2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Tarif Retribusi yang menentukan perubahan tarif sebesar Rp 1.000/M2 yang berlaku tanggal 01 Juni 2012.

Kemudian ada surat No. 014/ESTATE/V/2013 tentang Pemberitahuan Kenaikan Retribusi Biaya Pengelolaan Lingkungan yang menentukan kenaikan tarif Rp 1.375/ M2.

Surat No. 009/WBM-ESTATE/XII/2014 tentang IPL yang menentukan kenaikan biaya retribusi tahun 2015 sebesar Rp 1.650/M2.

Terakhir terdapat surat No. 062/Estate-Warga/XII/2017 tentang Pemberitahuan Kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) Wisata Bukit Mas Tahun 2018 yang menentukan besar iuran untuk 1 Januari 2018 sebesar Rp 2.310/M2. (ady/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.