WNI Transfer Rp 18,9 Triliun karena Takut Pajak

Bank Standar Chartered yang menampung dana Rp 18,9 triliun milik warga negara Indonesia dan ditransfer dari Guernsey, Inggris ke Singapura.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Motif warga negara Indonesia yang melakukan transfer dana hingga total USD 1,4 miliar  atau setara Rp 18,9 di rekening Standard Chartered (Stanchart) dari Guernsey Inggris ke Singapura dicurigai karena ingin menghindari kewajiban membayar pajak. Duit Rp 18,9 triliun yang ditransfer ke bank antara benua itu memang bukan milik pribadi, namun atas nama 81 nasabah yang 62 orang di antaranya telah mengukuti program tax amnesty.

Menurut pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, jika dilihat dari konteks waktunya (tahun 2015),  transfer uang Rp 18,9 triliun, maka bisa dipastikan memang pemindahaan duit itu adalah untuk menghindari pajak. Sebab, otoritas Guernsey saat akan menerapkan keterbukaan informasi keuangan terkait pajak yang berlaku awal 2016.

Menurut Prastowo, para nasabah WNI itu akhirnya mengamankan uang mereka ke Singapura supaya menghindari kebijakan di Guernsey, termasuk jikak pihak Guernsey bertukar informasi terkait pajak dengan Indonesia.

“Kalau Guernsey bisa tukar informasi dengan Indonesia, kan mereka bisa dilaporkan ke sini, padahal belum ada tax amnesty. Mereka ingin ikut tax amnesty dan amanin duit dulu, maka pindahin dulu ke Singapura kan,” jelas Prastowo, Selasa (10/10).

Hal ini juga diamini oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Malah Ken menyebut berdasar laporan analisis Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK), pemindahan duit jumbo itu bukan hanya untuk menghindari, tapi lebih karena mereka takut membayar pajak besar.

“Data di Jersey dan Guernsey kan akan dilaporkan reporting standart, nah itu mereka takut,” tutur Ken.

Tetapi, kata Ken, tidak semua nasabah pemilik Rp 18,9 triliun itu memindahkan duitnya karena takut pajak. Menurutnya, ada berbagai alasan lain yang melatari aksi mereka.

“Ada yang dipindahkan karena ingin mengikuti amnesti pajak dari Singapura. Ada yang dipindahkan karena AEoI. Singapura dan Indonesia kan masih 2018, tapi kami bisa minta by request,” jelasnya.

Ken menyatakan bahwa 81 wajib pajak itu tidak terkait dengan pejabat negara, TNI, polri, seperti yang ramai diberitakan. “81 itu murni pebisnis,” kata Ken.

Ia juga membantah isu adanya nasabah berinisial AA yang masuk daftar 81 orang pelaku transfer jumbo itu. “Tidak ada. Saya jamin itu tidak ada,” tegasnya.

Kasus ini menurut Ken akan diselesaikan oleh Ditjen Pajak akhir bulan Oktober ini, “Sekarang sudah separo. Kami targetkan akhir bulan ini selesai,” kata Ken. (dt/mun)