Wow, Kemenhub Gratiskan Uji KIR dan SIM Bagi Taksi Berbasis Online

gedung-kemenhubGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merancang penggratisan uji KIR bagi seluruh taksi berbasis online. Bahkan, Kemenhub juga bakal menggratiskan SIM (surat izin mengemudi) bagi sopir taksi online.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, upaya ini merupakan konsekuensi dari penerapan kewajiban seluruh layanan taksi untuk memberikan layanan berbasis online. Sebab, seluruh teknologi tidak bisa ditolak dengan cara apapun.

“Teknologi itu adalah keniscayaan, kita tidak bisa menolak teknologi dengan cara apapun. Kita akan terlibas apabila kita meninggalkan teknologi. Online ini harus turut dengan apa yang kita undangkan, semua taksi itu nanti semua menggunakan online dan murah. Ini demi masyarakat banyak,” kata mantan Direktur Angkasa Pura II ini saat menutup Rakornis Perhubungan Darat di Puri Agung Ballroom, Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, kemarin.

Acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Direksi BUMN dan BUMD mitra kerja Perhubungan Darat dan sejumlah pejabat lainnya yang berkaitan dengan perhubungan darat.

Menhub menilai, keberadaan taksi berbasis online menguntungkan masyarakat. Untuk menertibkan para sopir taksi online, Kemenhub akan mengupayakan pelaksanaan uji KIR dan pembuatan SIM gratis.

Budi menegaskan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi yang di dalamnya dimuat soal kewajiban uji KIR dan memiliki SIM A tidak dimaksudkan untuk mengebiri pelaku usaha. Aturan tersebut justru bermanfaat bagi penyedia jasa dan konsumen.

Untuk memudahkan para sopir taksi online menaati aturan tersebut, Budi menyebut akan melakukan beberapa upaya. Upaya tersebut di antaranya pelaksanaan uji KIR gratis dan pembebasan biaya untuk pembuatan SIM A.

“Taksi online itu ada beberapa investor, paling tidak ada GoCar, Grab dan Uber. Namanya taksi ini kan bagus sekali, itu memberikan kesempatan bagi semua masyarakat mudah mencapainya dan bagi anak muda ini legitimate karena itu dunianya mereka. Oleh karenanya saya secara pribadi, secara institusi sayang sekali kepada online ini. Harus kita dukung, harus kita support, supaya mereka itu eksis di sini,” katanya.

“Memang ada yang selalu diperdebatkan, satu SIM, kedua KIR, ketiga STNK. Satu dua ini is must, bayangkan ada satu sopir taksi enggak punya SIM, kan enggak tanggung jawab. Yang kedua ada mobil yang enggak di KIR juga tidak bertanggung jawab. Maka kita selalu mencari jalan keluar, kita kerja sama bagaimana Uber, Grab, dan GoCar memberikan apakah SIM gratis, KIR gratis, itu saya minta dilakukan,” sambung dia.

Budi menambahkan, berkaitan dengan STNK, Kemenhub masih mencarikan solusi terbaik. Ia mengatakan, sedapat mungkin STNK para sopir taksi online dibuat dalam satu format.

“Saya juga mengimbau kepada taksi yang lain, jangan gusar, jangan merasa dianaktirikan, kami juga memikirkan taksi yang ada ini sudah memberikan servis kepada kita, hanya saja saya pesan, teknologi itu suatu keniscayaan, mereka harus itu dengan semuanya,” ungkapnya.

Soal penetapan tarif, Budi menyerahkan sepenuhnya kepada operator taksi online. Menurutnya, konsep tarif berdasarkan demand and supply merupakan konsep yang cocok untuk diterapkan pada taksi online.

“Jadi ginilah, ya namanya juga teknologi, namanya juga pasar, jadi penetapan tarif itu nanti memang disesuaikan dengan satu mekanisme yang namanya demand and supply, yang namanya keekonomian. Pasti mereka juga enggak akan melakukan penetapan tarif yang berlebihan. Jadi saya pikir boleh saja ada aturan itu, saya pikir mereka memang tidak akan melakukan itu,” paparnya.

“Tapi dilakukan berdasarkan demand and supply, dan berdasarkan apa yang terjadi di negara-negara maju akan tercipta suatu iklim yang menguntungkan konsumen. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan penetapan tarif dan sebagainya, konsumen akan diuntungkan dengan adanya taksi online ini,” imbuhnya.

Ke depannya, lanjut Budi, akan ada pihak yang bertanggung jawab langsung membawahi keberadaan para perusahaan taksi online yang ada di Indonesia. Namun dia belum bisa memastikan apakah yang bertanggung jawab mengurusi taksi online ini Kementerian Perhubungan atau kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

“Jadi sebenarnya kita akan bicarakan lagi, tapi pada intinya kita ingin ada yang bertanggung jawab,” ucapnya.(dtc/ziz)