Wujudkan Kebun Raya Mangrove, Pemkot Siapkan Rp 17 M Untuk Pembebasan Lahan

oleh
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bersama Dubes Amerika untuk Indonesia saat berkunjung ke Mangrove Wonorejo.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus melakukan persiapan untuk bisa segera memiliki Kebun Raya Mangrove (KRM) di kawasan wisata mangrove, Wonorejo. Tahun ini pemkot menyediakan anggaran senilai Rp 17 miliar untuk membebaskan sekitar 30 hektar lahan di kawasan Gunung Anyar.

Ditemui di ruang kerjanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, konsep KRM saat ini terus dimatangkan. Dari kebutuhan 200 hektare KRM, secara bertahap akan dipenuhi.

Menurut Risma, lahan wisata mangrove yang yang ada sekarang seluas 50 hektar. Nantinya, akan ditambah dengan metode pembebasan lahan milik warga.

“Kita bebaskan secara bertahap agar KRM segera terwujud,” ujar Risma, Kamis (22/2/2018).

Risma mengungkapkan, sebenarnya lahan untuk KRM yang di luar wisata mangrove sudah ada sekitar 30 hektare. Namun, lahan tersebut lokasinya tidak menjadi satu.

“Nantinya pemkot membebaskan lahan untuk memadukan lahan yang sudah bisa dibangun KRM,” terangnya.

Saat ini pemerintah kota sudah mulai menggelar sosialisasi ke publik untuk proses pembebasan lahan. Harapannya, tidak ada permasalahan pembebasan lahan yang nantinya menghambat konsep KRM yang membutuhkan sekitar 200 hektare lahan.

“Dengan sosialiasai diharapkan pemilik lahan bisa legawa,” imbuh wali kota sarat prestasi ini.

Pemerintah kota menargetkan dalam kurun waktu dua tahun, proses pembebasan lahan sudah tuntas. Untuk lahan yang sudah beres nantinya proses penanaman akan dilakukan termasuk pengerjaan infrastruktur penunjang.

Dia menambahkan, pemkot juga akan menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam mengembangkan konsep KRM. Diharapkan, KRM satu-satunya di Asia Tenggara ini bisa menjadi edukasi untuk penelitian dan pembelajaran tentang mangrove.

“LIPI akan kerja bareng dengan pemkot terkait masalah kebutuhan tanaman dan spesifikasinya biar LIPI nanti yang ngatur,” pungkas Risma. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *