Yingluck Dihukum 5 Tahun karena Korupsi Beras

oleh
Mantan PM Thadiland yang digulinngkan Junta Militer, Yingluck Shinawatra divonis hukuman 5 tahun penjara karena korupsi pengelolaan beras nasional di negaranya.
Mantan PM Thadiland yang digulinngkan Junta Militer, Yingluck Shinawatra divonis hukuman 5 tahun penjara karena korupsi pengelolaan beras nasional di negaranya.

 

GLOBALINDO.CO, BANGKOK – Mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra tak bisa lepas dari jerat hukum terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan beras nasional. Adik kandung mantan PM Thailand sebelumnya,  Thaksin Shinawatra, itu divonis hukuman lima tahun penjara Mahkamah Agung negaranya, Rabu (27/9) karena lalai dalam mengelola program subsidi beras nasional.

“Ada korupsi di setiap langkah program subsidi beras. Terlebih lagi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Thailand), akademisi, pers dan masyarakat telah mengirimkan surat, berdebat dan memberikan pendapat tentang korupsi yang terjadi di setiap jenjang program subsidi beras,” demikian putusan Mahkamah berdasarkan rilis berbahasa Inggris yang dibagikan.

Yingluck dijadwalkan mendengarkan putusan tersebut pada 25 Agustus lalu. Tapi dia tidak hadir dalam persidangan  hingga membuat ratusan pendukungnya yang telah berkumpul di pengadilan gempar.

Yingluck dikabarkan telah melarikan dari Thailand pada Agustus 2017 karena merasa takut akan hukuman yang berat, yang disiapkan rezim militer Thailand, yang saat ini memerintah lewat kudeta. Perempuan berusia 50 tahun itu dikabarkan melarikan diri ke rumah yang dimiliki saudara laki-lakinya, mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, di Dubai.

Yingluck menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand pada pemilihan umum 2011. Dia memperkenalkan program subsidi beras, yang terbukti sangat populer di kalangan petani. Program ini menguntungkan petani karena pemerintah membeli beras diatas harga normal. Namun rezim militer Thailand menuding program ini menimbulkan kerugian miliaran dolar.

Pemerintahan Yingluck Shinawatra digulingkan militer Thailand pada tahun 2014 lalu. Pemerintah junta militer Thailand menjanjinkan pemilihan umum pada tahun lalu atau dua tahun setelah kudeta dilakukan.

Namun hingga saat ini, junta militer Thailand masih enggan menggelar pemilihan umum agar rakyat bisa memilih perdana menteri secara langsung. (ret/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *