Yusril Sesalkan Henry Ditahan Atas Laporan Teguh Kinarto

oleh
Yusril Ihza Mahendra saat mendampingi Henry J Gunawan.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Kuasa Hukum Henry J Gunawan, Yusril Ihza Mahendra mengaku menyesal atas penahanan Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa (GBP) saat menjalani pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya beberapa waktu lalu.

Selain menyesalkan proses penahanan terhadap Henry, Yusril juga menyayangkan sikap penyidik Bareskrim Mabes Polri yang dinilainya melanggar kesepakatan.

“Sesuai kesepakatan dan surat yang saya teken, Pak Henry akan hadir untuk menjalani pelimpahan tahap dua pada 7 September 2018,” terangnya.

Namun ternyata penyidik tiba-tiba menjemput paksa Henry usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 8 Agustus 2018. Kemudian Henry ditahan Kejari Surabaya usai menjalani pelimpahan tahap dua.

“Ini ada apa sih? Nahan-nahan gini?” katanya.

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini juga menjelaskan, kasus atas laporan Teguh Kinarto yang akhirnya membuat Henry ditahan ini sebenarnya tidak bisa dibawa ke pengadilan. Pasalnya, lanjut Yusril, kasus ini telah dinyatakan murni perdata oleh Mahkamah Agung (MA) dan sudah inkracht.

Menurut Yusril, perkara yang disangkakan kepada kliennya sebenarnya perkara perdata antara PT Graha Nandi Sampoerna (GNS) dengan PT GBP. Diman di tingkat kasasi, Mahkamah Agung akhirnya memenangkan PT GBP.

“Kita sudah sampaikan ke penyidik berkali-kali. Bahkan Pak Teguh Kinarto sebagai pelapor dalam kasus ini yang menyebabkan Pak Henry ditahan sudah dinyatakan kalah di pengadilan perdata dan harus membayar Rp 20 miliar ke Pak Henry. Ini kan perjanjian kerjasama pembangunan Pasar Turi,” ungkapnya.

Karena sudah dinyatakan murni perdata, maka menurut Yusril, kasus ini sudah tidak bisa dipidanakan. Anehnya kasus ini akhirnya di-P21 hingga diserahkan ke kejaksaan.

“Ini kan sudah selesai. Masak orang sudah dinyatakan kalah dalam perkara perdata oleh MA, kok masih bisa melaporkan orang dari aspek pidana,” herannya.

Menurut Yusril, kasus pidana ini seharusnya tidak bisa diajukan ke muka persidangan. Apalagi, bukti-bukti yang digunakan pidana sama dengan bukti yang digunakan di persidangan perdata.

“Menurut pendapat saya ya, mestinya kalau suatu sengketa sudah diselesaikan secara perdata dan sudah jelas siapa yang salah dan siapa yang benar, maka itu tidak bisa dilarikan ke ranah pidana,” tegas Yusril.

Sementara itu, sidang pembacaan tuntutan kasus Pasar Turi akhirnya terpaksa ditunda. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis mengaku belum siap dengan tuntutannya. Majelis hakim yang diketuai Rochmad pun akhirnya memutuskan untuk menunda sidang.

Sebelumnya, Henry dijemput paksa penyidik untuk menjalani pelimpahan tahap dua atas laporan dua kongsinya dalam Pembangunan Pasar Turi. Kedua kongsinya itu yakni, Teguh Kinarto dan Heng Hok Soei yang juga satu kongsi dalam PT GNS. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *