Zakaria : Hasil Kinerja Pansus Mihol Dijegal

No comment 380 views

GLOBALINDO.CO,  SURABAYA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RancanganPperaturan Daerah (Raperda) Minuman Beralkohol (Mihol) Achmad Zakaria, menuding, ada skenario masif untuk menjegal pengesahan raperda mihol.

Pernyataan Zakaria merujuk keputusan badan musyawarah (Banmus) menolak hasil kerja panitia khusus raperda minuman beralkohol beberapa waktu lalu. Padahal, selama ini banmus tidak memiliki kewenangan menolak hasil rapat.

“Tugas banmus hanya menjadwal rapat paripurna,” ujar Zakaria.

Indikasi lainnya, bisa dilihat dari penghilangan laporan hasil kerja pansus raperda mihol. Dia mengungkapkan, laporan hasil kerja pansus sebenarnya sudah dibuat pada Maret lalu dan sudah diserahkan kepada Ketua DPRD Surabaya, Armuji.

“Ini harus ditelusuri. Bagaimana mungkin banmus mengaku tidak mendapatkan laporan hasil kerja pansus,” herannya.

Yang lebih mencurigakan, pada saat rapat banmus, ketua pansus raperda mihol Eddi Rachmat tidak diberi jeda waktu untuk mengambil salinan laporan. Sebab, pada saat rapat dengan banmus, pansus hanya membawa risalah hasil kerja.

“Rapat banmus tidak seperti biasanya. Seolah-olah sudah disetting dari awal. Mestinya kan diskors untuk mengambil atau membuat laporan,” ucapnya.

Upaya penjegalan raperda mihol semakin kentara dari keputusan banmus mengembalikan draft raperda kepada Pemkot Surabaya untuk diajukan ulang. Padahal, raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol merupakan inisiatif DPRD Surabaya.

Zakaria menyayangkan sikap fraksi-fraksi yang terkesan membiarkan raperda mihol dikembalikan kepada Pemkot Surabaya. Padahal, pada saat rapat pansus, enam fraksi yang terdiri dari Fraksi PKB, Gerindra, PKS, PAN, Handap, dan Golkar sepakat untuk melakukan diskresi.

“Lalu mana sikap fraksi ini, pada saat rapat banmus hanya fraksi PKS yang menolak dikembalikan ke Pemkot, lainnya hanya diam, ini ada apa?” terangnya.

Meski begitu, Zakaria masih melihat ada peluang untuk mempertahankan keputusan pansus mihol. Pada saat sidang paripurna yang direncakana digelar minggu depan, PKS akan tetap berjuang supaya raperda mihol bisa disahkan menjadi perda yang berisi Surabaya bebas dari alkohol.

“Saya berharap berubah di Paripurna. Karena keputusan tertinggi nanti ada di paripurna,” tandasnya.

Sementara Ketua Pansus Raperda pengendalian Mihol Eddi Rachmat  mengungkapkan telah menyampaikan laporan hasil kerja pansus. Waktu itu dirinya langsung memberikannya kepada Ketua DPRD Surabaya Armuji pada 14 Maret atau empat hari sebelum masa kerja pansus berakhir pada 18 Maret.

“Saya laporan banmus, tapi waktunya sudah dianggap habis. Padahal 14 Maret saya sudah laporkan ke ketua dewan,” ucapnya.

Politisi partai Hanura ini membenarkan ada kejanggalan dari penolakan pansus. Oleh karena itu, dia menilai rapat paripurna nanti hanya seremonial.

“Keputusannya sudah ditentukan  akan dikembalikan kepada Pemkot Surabaya. Ini tidak lazim, raperda inisiatif dewan sendiri masih dikembalikan ke pemkot,” pungkas Eddi.(bmb/gbi)