Risiko Rantai Pasok Global Akibat Gertakan Trump | JAKARTA – Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump kembali memicu kontroversi besar. Dalam perkembangan terbaru, Trump secara terbuka melayangkan ancaman penggunaan opsi kekuatan militer terhadap Kesultanan Oman. Langkah provokatif ini diambil menyusul mencuatnya isu kerja sama antara Oman dan Iran dalam mengontrol ketat Selat Hormuz.
Ketegangan diplomatik ini meletus saat berlangsungnya rapat kabinet di Gedung Putih, Washington. Di hadapan para menteri, seorang jurnalis mempertanyakan posisi Amerika Serikat terhadap kemungkinan adanya kesepakatan taktis jangka pendek. Opsi tersebut berpotensi memberikan kewenangan kepada Iran dan Oman untuk mengawasi arus lalu lintas komoditas di selat tersebut, yang selama ini menopang lebih dari seperlima distribusi minyak mentah di tingkat global.
Trump merespons pertanyaan itu dengan sangat agresif dan menegaskan posisi keras Washington bahwa wilayah tersebut harus bebas dari hegemoni kekuasaan regional mana pun.
“Tidak akan ada pihak yang memegang kendali di sana. Itu adalah kawasan laut internasional. Oman harus mematuhi aturan seperti negara-negara dunia lainnya, atau kita terpaksa mengambil tindakan militer untuk menghancurkan mereka,” kata Trump dengan nada mengancam.
Penolakan Teori “Salah Ucap” oleh Departemen Luar Negeri
Ketika pernyataan keras ini pertama kali tersebar ke publik, banyak pengamat internasional meragukan keaslian sasaran ancaman tersebut. Mengingat reputasi Oman yang konsisten menjaga netralitas politik di kawasan Teluk, muncul asumsi bahwa Trump kemungkinan salah ucap dan sebenarnya berniat merujuk pada Iran.
Namun, spekulasi mengenai kekeliruan verbal tersebut langsung terbantahkan secara resmi. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat justru mengunggah transkrip autentik dari dialog kabinet tersebut ke platform media sosial. Dokumen resmi tersebut tetap mencantumkan kata “Oman” secara eksplisit, menegaskan bahwa gertakan politik tersebut memang diarahkan langsung kepada Muscat.
Sikap konfrontatif dari Gedung Putih ini dinilai sangat mengejutkan karena bertolak belakang dengan sejarah diplomasi kedua negara. Hubungan bilateral antara Washington dan Muscat telah terbina dengan sangat solid selama lebih dari dua abad. Kedua negara terikat oleh berbagai instrumen hukum formal, termasuk pakta pertahanan keamanan, perjanjian perdagangan bebas, serta kolaborasi di sektor sains dan teknologi. Selama ini, Oman bahkan bertindak sebagai jembatan komunikasi dan mediator utama yang meredakan ketegangan antara AS dan Iran.
Kritik Tajam Atas Pendekatan “Diplomasi Kapal Perang”
Gaya komunikasi unilateral yang ditunjukkan oleh Trump langsung memanen kecaman luas dari lembaga swadaya masyarakat dan aktivis hukum internasional. Pola ancaman ini dinilai merusak tatanan hukum kelautan global dan membahayakan kedaulatan negara damai.
Raed Jarrar, Direktur Advokasi pada lembaga hak asasi manusia DAWN (Democracy for the Arab World Now) yang berbasis di AS, memberikan kritik keras dan menyamakan pernyataan Trump dengan pola intimidasi kelompok kriminal terorganisir.
“Piagam PBB dengan sangat tegas melarang segala bentuk ancaman militer atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara lain. Aturan internasional ini berlaku mengikat bagi seluruh komunitas dunia, termasuk bagi Amerika Serikat,” ujar Jarrar saat memberikan keterangan kepada Al Jazeera.
Menurut Jarrar, mengancam akan menyerang sebuah negara berdaulat hanya karena wilayah lautnya berada di koridor energi global yang ingin dikuasai Washington adalah tindakan yang melanggar hukum. Ia juga menambahkan bahwa ancaman ini menjadi sinyal jelas betapa rapuhnya komitmen perdamaian yang ditawarkan oleh pemerintahan saat ini, di mana kebijakan strategis bisa berubah seketika hanya karena luapan emosi di ruang kabinet.
Akar Konflik Geopolitik di Selat Hormuz
Krisis di Selat Hormuz ini merupakan kelanjutan dari eskalasi bersenjata yang pecah pada akhir Februari lalu, ketika pasukan militer Amerika Serikat dan Israel meluncurkan gelombang serangan udara ke wilayah Iran. Menanggapi gempuran tersebut, Teheran membalas dengan menutup akses navigasi di selat tersebut dan memperketat klaim kedaulatan mereka di sana.
Langkah blokade ini memicu kekhawatiran besar pada rantai pasok global, mengingat Selat Hormuz merupakan rute vital bagi komoditas energi hingga pupuk pertanian internasional. Secara geografis, sebagian koridor pelayaran ini memang masuk ke dalam batas wilayah laut teritorial milik Iran dan Oman.
Eskalasi terbaru ini dipicu oleh laporan stasiun televisi nasional Iran mengenai adanya rancangan draf nota kesepahaman (MoU) antara Teheran dan Muscat untuk mengelola selat tersebut secara kolektif. Walaupun Gedung Putih langsung membantah laporan dokumen tersebut dan menyebutnya sebagai informasi fabrikasi murni, ancaman lisan yang terlanjur dilontarkan Trump kini membayangi masa depan stabilitas keamanan di Timur Tengah.