GLOBALINDO.CO, SURABAYA - Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang DPD Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Jatim terus mematangkan persiapan. Salah satunya dengan menggelar deklarasi dan pengukukuhan DPD POSPERA Jatim dan DPC POSPERA se-Jatim.
Ketua DPD POSPERA Jatim Katno mengatakan, dalam deklarasi kali ini pihaknya sengaja mengambil tema peran POSPERA dalam membangun bangsa, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Hadir 1.000 aktivis dalam deklarasi yang digelar di atrium DBL Arena di kompleks Graha Pena Jl A Yani.
“Tujuan kita menekankan pemberdayaan di tingkat grassroot atau akar rumput,” ujar Katno.
Katno menjelaskan, lahirnya POSPERA dilatar belakangi adanya kegelisahan para aktivis 98 (Persatuan Nasional Aktivis 98) terhadap kegagalan demokrasi yang terbangun di negeri ini. Dimana negeri saat ini telah dikuasai oleh kelompok borjuis kapitalis.
Menurut Karno, kelompok Borjuis kapitalis telah merebut tegaknya keberdayaan dan kedaulatan rakyat. Atas dasar itulah, di Palu pada 2015 terlaksana Kongres POSPERA. Ke depan, POSPERA menjadi bagian untuk mengawal program Nawacita Presiden Joko Widodo.
“POSPERA di Jatim siap mengawal Jokowi untuk dua periode,” tegas Katno.
Katno menyebutkan, saat ini POSPERA sudah memiliki kantor DPD di 24 provinsi. Sementara di Jatim masih terbentuk 20 DPC dari 38 kabupaten/kota yang ada.
Menurut dia, pembentukan pengurus POSPERA berbeda dengan sayap partai. Kalau sayap partai cukup dengan mengambil kadernya di tiap cabang, untuk POSPERA membutuhkan waktu lebih lama karena harus ada dialog di masing-masing cabang.
“Jadi dialognya lama agar rakyat bisa menerima kita secara luas cara pandangnya bahwa kita sebagai Ormas baru dari kumpulan aktivis 98,” beber komisaris di salah satu BUMN ini.
Disinggung soal maraknya muncul gerakan intoleran dan radikalisme, menurutnya, dua hal tersebut harus dilawan. Caranya dengan melibatkan seluruh civitas akademis yang ada di kampus.
Mahasiswa masih dianggap sebagai petarung atau generasi yang sengit untuk melakukan perlawanan terhadap intoleran dan radikalisme. Bahkan saat ini yang paling bisa diterima masyarakat adalah masyarakat intelektual dan ini yang dibidik POSPERA.
Dia mencontohkan terkait ancaman besar dalam Pilpres mendatang yang dilakukan orang-orang intoleran dan radikalisme. Bahkan, kata dia, pihaknya khawatir dengan ancaman besar terhadap organisasi keagamaan yang bisa dimasuki gerakan intoleran dan radikalisme. (bmb/gbi)
