GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran, 2 Desember, diiringi ancaman rush money (penarikan uang besar-besaran dari bank). Mengingat ancaman itu, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daripada aksi unjuk rasa menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan.
Anggota DPD RI Abdul Azis Khafia mengatakan, demonstrasi memang menjadi hak setiap warga negara yang dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi yakni dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tapi, lanjut Azis, tidak selalu segala kebijakan harus didemo jika belum puas, apalagi jika aksi tersebut bisa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.
“Namun harus menjaga juga stabilitas keamanan dan ekonomi yang jauh lebih penting,” ucap senator asal Jakarta ini di Jakarta, Senin (21/11/).
Demonstrasi pada 2 Desember yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Mereka tidak puas dengan status hukum Ahok yang belum ditahan, meski sudah menjadi tersangka kasus penistaan agama.
“Jika yang menjadi tuntutan selama ini adalah penegakan hukum terhadap Ahok yang diduga menista agama, maka sebaiknya ikuti, taati, dan kawal saja proses hukum yang sedang diproses oleh Polri,” katanya. (lpn/gbi)
