GLOBALINDO.CO, JAKARTA - Di tengah pemangkasan anggaran pemerintah, kabar mengasyikkan datang bagi kalangan wakil rakyat. Gaji dan tunjangan para wakil rakyat di tingkat kabupaten (DPRD) dinaikkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional ADKASI (Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia) di Jakarta, Selasa (30/8/2016) malam menyatakan sudah menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD.
PP tersebut antara lain mengatur tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, belanja sekretariat fraksi dan belanja rumah tangga pimpinan DPRD.
“Ini 100 persen sudah setuju,” kata Jokowi yang langsung disambut sorakan dan tepuk tangan girang dari ratusan anggota DPRD yang hadir.
Jokowi menjanjikan, PP tersebut selambat-lambatnya akan terbit pada akhir tahun ini.
“Tidak akan menginjak tahun depan. Saya tahu ini sudah 13 tahun, saya tahu sekali,” kata Jokowi.
Sementara itu, Ketua ADKASI, Lukman Said mengungkapkan alasan meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden Jokowi. Menurut dia, kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting agar menghindari praktik korupsi.
“Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini,” kata Lukman.
Lukman menjelaskan, gaji beserta tunjangan para anggota DPRD tidak pernah mengalami kenaikan selama hampir 13 tahun.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diteken pada akhir era pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.
Selama 10 tahun era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, PP itu tak pernah direvisi.
“Bapak Presiden, kami menderita 13 tahun, Bapak dan Mendagri tahu. Tapi saya yakin Presiden akan menyayangi dan mengasihani karena kita adalah bangsa,” kata Ketua DPRD Mamuju Utara ini.(kcm/ziz)
