GLOBALINDO.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan PT Pertamina memberikan tambahan subsidi untuk menekan dan menyamakan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar di Papua dengan daerah lain. Meskipun, perusahaan milik negara itu harus merogoh anggaran Rp 800 miliar untuk menstabilkan harga BBM bersubsidi di daerah paling timur RI itu.
Presiden Jokowi mengungkapkan keresahannya soal harga BBM di Papua yang melangit. Makanya, Jokowi terus menagih penyamarataan harga BBM kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto.
“Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Jumlah Rp 800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana. Itu urusan Pertamina. Yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat, harga premium di seluruh kabupaten Rp 6.450 per liter,” kata Jokowi seperti dilansir dari setkab.go.id, Selasa (18/10).
Diketahui, harga premium dan solar di Papua memang selangit, rata-rata Rp 70 ribu per liter. Harga BBM bersubsidi di beberapa daerah di Papua bahkan ada yang menembus Rp 100.000 per liter.
“Harga itu sangat tidak wajar. Di Jawa hanya Rp 7.000 per liter, di sini ada yang sampai Rp 100.000 per liter. Tidak bisa seperti itu. Kalau di barat dan tengah (Rp 7.000), di sini harusnya sama harganya,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Karena itulah, mantan Walikota Solo ini bersikeras meminta subsidi silang karena menilai masyarakat Papua selama ini dibiarkan mengalami ketidakadilan dengan harga BBM per liter mencapai Rp100 ribu. Sementara itu, harga per liter di Jawa sekitar Rp 6.450.
Kebijakan satu harga ini dicanangkan Jokowi sejak hari pertama di Papua, kemarin (17/10). Dalam kunjungannya hari ini ke Nop Goliat Dekai, Jokowi melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802.
Ia mengaku selalu memantau harga BBM di tingkat penyalur dan pengecer di Papua. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua.
Sehingga, presiden meminta kesabaran dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan satu harga BBM. Ia mengatakan, pengecer masih diberikan toleransi menaikan harga dalam batas wajar.
Jika biaya dan jalur distribusi yang menjadi alasan tingginya harga BBM di Papua, Jokowi menyatakan pemerintah akan menyediakan dua buah pesawat pengangkut BBM (Air Tractor) yang baru dibeli. Hal ini untuk mempermudah penyaluran bahan bakar minyak di Papua.
Pesawat berkapasitas empat ribu liter ini mampu menjangkau daerah terpencil di Papua dan akan dikelola PT Pelita Air Service, anak usaha Pertamina. “Sekarang baru punya dua, nanti tambah tiga lagi menjadi lima,” kata Jokowi. (cni/gbi)
