Bupati Kukar Dituntut 15 Tahun Penjara

oleh
bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari menunduk usai mendengar tuntutan 15 tahun penjara yang dijatuhkan Jaksa KPK kepadanya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/6).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hukuman 15 tahun pidana penjara plus denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa KPK meyakini Rita telah terbukti terbukti menerima gratifikasi dan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Kukar.

“(Agar majelis hakim) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, Rita Widyasari berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata Jaksa KPK Arif Suhermanto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/6).

Selain Rita, Jaksa KPK juga menuntut Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin dihukum pidana selama 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Khairudin selaku rekanan Pemkab Kukar dinilai terbukti menerima gratifikasi bersama Rita.

“(Agar) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dua Khairudin berupa pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata Jaksa Arif.

Tak hanya hukuman pidana, Jaksa KPK pun menuntut Rita dan Khairudin untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa hukuman penjaranya.

“(Agar majelis hakim) menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa satu selesai menjalani pidana,” kata Jaksa.

Jaksa KPK menilai Rita dan Khairudin terbukti bersalah melanggar dakwaan kesatu yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain itu, khusus untuk Rita, Jaksa KPK menilai politikus Partai Golkar itu terbukti melanggar dakwaan kedua yang diatur dan diancam Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Rita dan Khairudin menerima gratifikasi sebesar Rp 469,46 miliar dari sejumlah rekanan pelaksana proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gratifikasi yang diduga diterima Rita di antaranya, Rp 2,53 miliar dari para pemohon terkait penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan izin lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kukar secara bertahap, Rp220 juta terkait penerbitan AMDAL pada BLHD Pemkab Kukar.

Gratifikasi sebesar Rp 286,284 miliar terkait 867 proyek pada Dinas Pekerjaan Umum pemkab Kukar, Rp 49,548 miliar terkait proyek pembangunan RSUD Parikesit, proyek pembangunan Jalan Tabang, dan proyek pembangunan SMAN Unggulan 3 Tenggarong.

Kemudian proyek lanjutan semenisasi kota Bangun Liang Ilir, proyek kembang janggut kelekat Tenggarong, proyek irigasi Jonggon Kuker, dan pembangunan Royal World Plaza Tenggarong.

Rita juga disebut menerima uang Rp 67,393 miliar dari pelaksana proyek pada Dinas Pendidikan pemkab Kukar. Tak hanya itu, Rita bersama Khairudin juga menerima uang sebesar Rp 18,9 miliar atas penjualan PT Gerak Kesatuan Bersama terkait pemberian izin pertambangan seluas 2.000 hektare.

Selain itu, Rita juga didakwa menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun. Suap itu diberikan terkait izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru kepada ke perusahaan Abun.

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan ini, Rita dan Khairudin bersama tim penasihat hukumnya akan membacakan pleidoi atau nota pembelaan pada 4 Juli 2018. (sup/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.