GLOBALINDO.CO, BENGKULU - Imbas penyanderaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat membuat pemerintah daerah (Pemda) kelimpungan. Pemda pun mulai ramai-ramai melakukan penyiasatan dengan memangkas anggaran.
Hal itu tampak dilakukan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti. Dia melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi anggaran di APBD 2016 mencapai Rp 300 miliar dari total Rp 2,4 triliun.
Dia memangkas dana perjalanan dinas pejabat, honor pejabat, dan beberapa anggaran yang dianggap tidak menyentuh kepentingan rakyat. Skema ini dianggap jitu menyusul kebijakan pemerintah pusat melakukan penyanderaan pembayaran DAU bagi 169 Pemda di Indonesia, termasuk Bengkulu.
Ridwan Mukti mengatakan, dana hasil restrukturisasi itu akan digunakan untuk membangun jalan Provinsi Bengkulu sepanjang 150 kilometer, berupa jalan hotmix.
“Ini pilihan pahit, tapi harus kami lakukan karena hampir 80 persen kondisi jalan rusak. Kalau jalanan rusak, maka akan menghambat percepatan pembangunan di Bengku,” katanya, Sabtu (27/8/2016).
Menurut dia, APBD 2016 masih belum mencerminkan keberpihakannya kepada rakyat karena masih didominasi untuk belanja rutin, seperti perjalanan dinas, dan lain-lain. Dengan kata lain, beban dari APBD 2016 ini masih terlalu ke birokrasi, bukan ke rakyat.
Padahal dari data BPS angka kemiskinan di Bengkulu juga menempati rangking tertinggi se-Sumatra. Data BPS pada Januari 2016, angka kemiskinan di Bengkulu mencapai 300.000 jiwa atau sekitar 17 persen dari jumlah penduduk se-Provinsi Bengkulu.
Menurut Kepala Bidang Statistik BPS Bengkulu, Timbul P Silitonga, dalam lima tahun terakhir ini, Pemprov Bengkulu tidak mampu mengurangi orang-orang miskin di daerah ini.(kcm/ziz)
