GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pemerintah memangkas anggaran dan menerbitkan surat utang negara atau surat berharga negara (SBN) untuk menutupi defisit keuangan yang dinilai sudah sampai level mengkhawatirkan. Surat utang senilai total Rp 389 triliun akan dilepaskan pada Rancangan APBN tahun 2017.
Defisit anggaran pada Rancangan APBN (RAPBN) 2017 ditaksir mencapai Rp 332,8 triliun atau 2,41% dari PDB (pendapatan domestik bruto). Angka itu diperoleh dari selisih RAPBN 2017 yang ditetapkan sebesar 2.070,5 triliun dan proyeksi penerimaannya hanya sebesar Rp 1.737,6 triliun.
“Total defisit Rp 332,8 triliun atau 2,41% dari PDB. Ini akan (dibiayai) melalui SBN Rp 389 triliun neto, pembiayaan investasi Rp 49 triliun BLU maupun BUMN penjaminan,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (16/8).
Bila dilihat dari nilai keseimbangan primer atau total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang, maka nilai defisit sebesar Rp 111,4 triliun.
Sri Mulyani menilai, RAPBN ini kurang sehat. Sehingga pemerintah harus berhati-hati.
“Dari sisi keseimbangan primer Rp 111,4 triliun. RAPBN ini sebenarnya kurang sehat. Harus berhati-hati,” ujar Sri Mulyani.
Selain penerbitan SBN, Menkeu juga akan memangkas belanja Kementerian/Lembaga (KL) dan transfer daerah sebesar Rp 133,8 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Pernyataan ini sekaligus menegaskan kepada K/L bahwa pemerintah tetap akan menjalankan kebijakan penghematan sebagai langkah penyelamatan APBN.
Sri Mulyani menyatakan, Kemenkeu telah menginformasikan kepada seluruh K/L, baik yang mengantongi anggaran terbesar maupun terkecil di APBN-P 2016.
“Saya banyak menerima SMS (dari K/L) untuk negosiasi apa masih bisa tidak dikurangi anggarannya,” kata mantan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Jawaban Sri Mulyani sederhana dan singkat. Ia menegaskan tetap akan memotong anggaran K/L sebesar Rp 65 triliun dan transfer daerah dihemat Rp 68,8 triliun.
“Kalau kita punya uang, kita tidak akan potong anggaran. Jadi penghematannya tetap Rp 65 triliun untuk belanja K/L dan Rp 68,8 triliun untuk transfer daerah,” papar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Sri Mulyani menghitung proyeksi penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2016 diperkirakan Rp 219 triliun atau lebih rendah dari yang ditargetkan sehingga penghematan anggaran menjadi jalan untuk menjaga kredibilitas fiskal dan defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB.
“Kita lakukan pengendalian belanja karena penerimaan perpajakan diperkirakan shortfall Rp 219 triliun akibat perlambatan ekonomi dunia dan domestik, penurunan harga komoditi. Jadi kita buat penerimaan perpajakan di 2016 lebih realistis dan menjaga iklim usaha di dalam negeri,” jelasnya. (gbi)
