GLOBALINDO.CO, SURABAYA - Keluhan sejumlah anggota Komisi C DPRD Surabaya terkait masalah utilitas ternyata juga dirasakan Kabid Penguji dan Pengawasan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Ridlo Noor Wahab.
Ridlo mengakui ada beberapa kendala dalam pengerjaan proyek pembangunan. Proyek tersebut mangkrak karena tersendat proses pemindahan jaringan utilitas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain kondisi jaringan utilitas yang sudah eksisting sejak tahun 2015, keluar Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur pemindahan jaringan utilitas menjadi tanggung jawab instansi terkait.
“Dengan difasilitasi Komisi C, ke depan (instansi jaringan utilitas ) sudah bisa mempersiapkan diri bagaimana membangun kota,” ujar Ridlo Noor Wahab, Rabu (5/10/2016).
Beberapa proyek pembangunan yang terkendala, diantaranya berada di kawasan Arif Rahman Hakim, Sidotopo Wetan, Ngagel, Prapen, Indrapura, serta bundaran dolog.
“Di bundaran dolog soal saluran sudah tersambung, hanya pelebaran belum bisa karena Dolog masih izin ke Dolog pusat,” ungkapnya.
Ridlo mengakui, dengan mangkraknya pembanguan froantage road di bundaran Dolog mengakibatkan kemacetan di sekitar kawasan itu. Padahal Dinas PU Bina Marga DPUPMB telah berupaya melakukan komunikasi dengan Dolog.
Menurut dia, komunikasi itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Tepatnya, sekitar dua tahun yang lalu.
“Hingga kini belum ada titik terang penyelesaian soal penyiapan lahan yang akan digunakan untuk froantage road,” beber Ridlo.
Sebelumnya, Anggota Komisi C Vinsensius mendesak Pemkot Surabaya meningkatkan koordinasi dengan BUMN. Hal itu terkait adanya beberapa proyek box culvert tidak bisa dikerjakan.
Proyek tersebut mangkrak karena tersendat proses pemindahan jaringan utilitas seperti PLN, telkom dan Perusahaan Gas Negara (PGN). (bmb/gbi)
