Diputus Declaratoir, IPL Tetap Berjalan

oleh
Kuasa hukum BMS, Wellem Mintarja. 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sidang gugatan class action antara PT Bina Maju Sejahtera (BMS), dengan warga Perumahan Bukit Mas (WBM) kembali digelar di PN Surabaya, Selasa (21/5/2019).

Kuasa hukum BMS, Wellem Mintarja mengatakan jika putusan perkara tersebut adalah putusan declaratoir. Itu artinya, putusan hanya bersifat penegasan.

“Putusan declaratoir ini hanya menyatakan dan menyatakan. Dan tidak ada kalimat menghukum,” ujar Wellem Mintarja.

Dalam putusan yang dibacakan oleh ketua majlis hakim Agus Hamzah SH MH juga dinyatakan tidak adanya sanksi bagi pengembang jika tidak melaksanakannya.

“Putusan declaratoir ini jika tidak dilaksanakan tidak ada sanksinya. Karena putusan declaratoir tidak ada sanksinya” tukasnya.

Wellem menambahkan, jika putusan declaratoir sendiri merupakan suatu putusan yang tidak merubah suatu keadaan hukum baru. Selain itu, juga tidak menciptakan sebuah hukum yang baru.

Hal tersebut tampak pada saat ketua majlis membacakan putusan yang berbunyi menyatakan dengan tidak adanya kalimat menghukum.

Sementara terkait Iuran Pengelolahan Lingkungan (IPL) setelah adanya putusan declaratoir masih dikelolah oleh pihak pengembang yakni PT Bina Maju Sejahtera (BMS).

Sebab, pada putusan declaratoir itu tidak berbeda dengan suatu keadaan dimana gugatan class action sebelum diajukan oleh pihak warga perumahan Bukit Mas kepersidangan.

Menurut Wellem, sebelumnya pihak pengembang telah melakukan musyawarah kepada pihak warga terkait adanya kenaikan IPL. Akan tetapi, musyawarah tersebut hingga perkara ini masuk kepersidangan tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

“Sehingga munculah gugatan class action ini,” tambahnya.

Terkait langkah hukum yang akan ditempuh dikemudian hari oleh pihak pengembang, pihaknya menyatakan masih pikir – pikir dan mempertimbangkan mengambil langkah hukum ketingkat yang lebih tinggi.

Pada putusan declaratoir, Selasa (20/5/2019) majlis hakim pengadilan negeri Surabaya menyatakan diantaranya, harus diadakanya klausul tambahan dalam berita acara serah terima rumah dimana perubahan penetapan IPL yang harus melibatkan warga dalam bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. (ady/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.