GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kursi Jaksa Agung M Prasetyo mulai digoyang. Sejumlah elit politik Senayan mendesak Presiden Joko Widodo mengangkat Jaksa Agung baru bukan dari partai politik karena knerja dan prestasi Prasetyo dinilai buruk.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, sejak dulu ia sudah berpandangan penegak hukum, apalagi pucuk pimpinan kejaksaan, seharusnya dari kalangan profesional.
“Kalau menurut saya itu penilaian yang wajar, dari dulu saya yang termasuk berpendapat begitu. Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk kejagung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/12).
Sebelum menjabat Jaksa Agung, Prasetyo diketahui merupakan kader Partai NasDem. Meksipun latar belakangnya kariernya adalah seorang jaksa. Di Korps Adhiyaksa, Prasetyo pernah menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Japindum) dan Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI pada tahun 2005-2006 sebelum memutuskan pensisun da nterjun ke panggung politik.
Menurut Fadli, ketika penegak hukum bukan dari partai maka tentunya tidak dijadikan kasus untuk kepentingan partai politik atau ada semacam conflict of interest.
“Jadi saya kira memang patut harusnya dievaluasi. Yang profesional lah. Saya kira profesional, yang memang dari karir dan orang yang punya kapasitas, integritas, kapabilitas,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Sebelum Fadli, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga menyoroti kinerja lembaga Kejaksaan Agung di bawah nakhoda M Prasetyo. Menurut Hasto, selama dipimpin Prasetyo, lembaga kejaksaan cenderung bermuatan politis dalam menangani suatu perkara.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan agar aparat hukum bisa berlaku netral terlebih mendekati agenda tahun politik. Kejaksaan Agung yang dipimpin Prasetyo disindir kerap kali digunakan sebagai alat pemukul bagi lawan politik.
Karena itu, Hasto mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi jabatan Jaksa Agung.
“Yang dilakukan PDI Perjuangan mengingatkan agar hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan sebagai alat untuk memenangkan pemilu, tidak boleh,” kata Hasto, kemarin. Ia menekankan mestinya ada evaluasi secara obyektif terhadap realitas penegakan hukum yang terjadi.
Hasto berharap para pembantu presiden di pemerintahan turut memberi pertimbangan kepada kepala negara. Namun, terkait evaluasi terhadap Prasetyo, hal tersebut merupakan hak prerogatif Joko Widodo sebagai presiden.
“Semua instrumen ini harus dilihat secara jernih, dan mereka yang menggunakan hukum untuk kepentingan politik kekuasaan harus diberikan sanksi yang tegas,” cetunsya. (vin/adi)
