GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Partai Hanura Jawa Timur terbelah. Perpecahan dipicu keputusan Ketua DPD Hanura Jawa Timur, Klana Aprilianto yang memberhentikan 19 pengurus harian pada 22 Juli lalu.
Keputusan ditindaklanjuti Klana dengan mengirim surat ke DPP Partai Hanura Bernomor: SP/93A/DPD.JTM/IX/2016. Beberapa pengurus inti DPD Hanura Jatim yang dipecat Klana antara lain Sekretaris DPD Idrus Alwi, Bendahara Lukman Hakim Bachmid, Ketua Bapilu DPD Wisnu Wardana, Wakil Ketua DPD Gatot Sutantra dan sejumlah nama lain.
Klana berdalih memecat 19 pengurus itu lantaran terindikasi politik uang saat musyawarah cabang (Muscab) Partai Hanura Kota Surabaya, beberapa waktu lalu. Selain itu, mereka dianggap sering membuat kegaduhan di internal partai.
Dalih ini dibantah oleh Wakil Ketua Korwil Dapil 9 dan 10 DPD Hanura Jawa Timur Lilik Endang Suparni. Bahkan Lilik menyebutkan, surat pemecatan yang ditembuskan Klana ke DPP Hanura sudah ditolak.
“Kemudian dikirim surat yang kedua pada 5 September kemarin. Surat kedua itu Bernomor: SP/97A/DPD.JTM/IX/2016 dengan isi yang sama,” ungkap Lilik di Kantor DPD Hanura Jawa Timur, Rabu (14/9).
Menurut Lilik, proses pencopotan yang dilakukan Klana tidak sesuai dengan AD/ART partai. Ia menjelaskan, pencopotan pengurus seharusnya diputuskan melalui rapat Balai Pengurus Harian (BPH).
“Jadi tidak bisa PAW itu dilakukan sendiri dengan hanya tanda tangan ketua dan wakil sekretaris. Harus melalui BPH dulu. Pada surat pertama saja sudah ditolak DPP, kok bikin surat lagi,” keluh Lilik yang dalam surat tersebut juga terkena PAW.
Lilik juga membantah alasan pemecatan karena 19 pengurus tersebut sering membuat gaduh dan tidak becus mengurus partai. “Selama ini kinerja kita solid. Baru ada masalah ini saja kita terpecah. Kita juga malu dituduh ada politik uang,” tandasnya.
Mantan anggota DPRD Jawa Timur ini juga mengkhawatirkan PAW yang bakal dilakukan itu karena ada pihak-pihak yang sengaja ingin menghancurkan Hanura.
Indikasinya, jelas Lilik, ada beberapa PAC yang gagal berorganisasi justru diangkat menjadi pengurus menggantikan pengurus harian yang lama. Sayang, Lilik menolak menyebut nama orang-orang PAC dari Kota Surabaya yang akan diangkat Klana sebagai pengurus harian tersebut.
“Saya khawatir ada penyusup yang masuk di internal kita dan sengaja ingin menghancurkan partai dari dalam. Mengangkat orang PAC yang gagal menjadi pengurus DPD ini kan nggak bener. Orang gagal kok diangkat di DPD,” kata Lilik .
Klana sendiri hingga kini belum bisa dimintai penjelasan terkait keputusannya. Ia diketahui sedang berada di Jakarta. (med/gbi)
