GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Istana Kepresidenan tak mau mengintervensi proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi salah seorang Direktur Utama BUMN. Bahkan, istana meminta lembaga antirasuah membongkar indikasi korupsi di semua perusahaan milik negara.
“Kalau memang ada bukti-buktinya, maka KPK harusnya segera lidik, sidik terhadap yang bersangkutan,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (16/9).
Presiden Joko Widodo, kata Pramono, mendukung penuh pemberantasan korupsi di seluruh sektor. “Presiden berulang kali menegaskan, kalau ada orang yang korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan atau mengambil fee, maling, dia harus bertanggung jawab. Termasuk direksi BUMN tadi,” ujar Pramono.
Ia mengaku, telah berkomunikasi secara personal dengan Ketua KPK Agus Rahardjo. Namun, Pramono membantah komunikasi itu untuk mengetahui siapa Direktur Utama BUMN yang tengah diusut KPK.
Pihaknya menghormati sifat kerahasiaan KPK dengan tidak bertanya tentang hal itu. Ia hanya menyampaikan dukungan pemerintah atas pemberantasan korupsi di segala sektor.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, Menteri BUMN akan langsung mencopot yang bersangkutan jika dugaan itu terbukti. “Kalau memang ada indikasi awal KPK terindikasi, kami langsung berhentikan,” ujar Pramono.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, ada salah seorang Direktur BUMN yang menerima dan menyimpan uang di Singapura. Uang itu diduga untuk menghindari PPATK.
“Untungnya kami sudah kerja sama dengan lembaga semacam KPK yang ada di Singapura,” ujar Agus, dalam acara penandatanganan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan KPK di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (14/9) lalu.
Agus memberi sinyal tidak hanya satu BUMN yang terindikasi korupsi. Namun, pihaknya tidak merinci soal penyelidikan baru yang dilakukan KPK lantaran proses pendalaman sedang dilakukan penyidik.
Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata memastikan KPK tidak akan kesulitan untuk menyelidiki rekening salah satu Direktur BUMN di salah satu bank di Singapura.
“Pemerintah Singapura kan kooperatif. Ketika memang di pembuktian uang itu terbukti hasil gratifikasi atau suap terkait jabatan, bisa kok,” kata Alexander, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Alex mengatakan, selama ini KPK juga memiliki hubungan baik dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), lembaga pemberantasan korupsi di Singapura.
Beberapa waktu lalu, kata dia, CPIB juga sempat meminta bantuan KPK untuk membantu penyidikan yang sedang mereka lakukan.
“Timbal balik itu hal biasa. Karena sekarang korupsi kan enggak lokal, sifatnya internasional. Uang hasil korupsi bisa disimpan dimana saja,” kata dia.
Alex mengungkapkan, selain Singapura, KPK saat ini juga menjalin kerja sama dengan banyak negara seperti Hongkong, Korea Malaysia, Thailand dan Bangladesh. Selain itu dijajaki juga kerja sama dengan Arab Saudi.
“Tiap tahun kan ibadah haji 200.000 potensinya luar biasa. Ketika kasus Suryadharma Ali (mantan Menteri Agama) kami kesulitan cari data di Arab Saudi karena enggak ada kerja sama. Makanya dijajaki kerja sama itu,” ucap Alex.
Dalam kesempatan lain, Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul pernah membocorkan bahwa petinggi yang sedang diselidiki KPK itu adalah bos perusahaan BUMN di sektor ESDM. (kc/gbi)
