GLOBALINDO.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seleruuh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menyederhanakan proses perizinan. Karena bukan rahasia lagi, pos perizinan ini kerap menjadi alat oknum pejabat dan pegawai pemerintah untuk korupsi dan memeras pihak swasta.
“Tidak boleh lagi ada (aturan perizinan) yang ruwet, dijadikan alat pungutan liar,” tegas Presiden Jokowi dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).
Jokowi menyebut aturan yang ada kerap menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi peraturan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik, namun di sisi lain aturan tersebut jadi potensi objek korupsi.
Karena itu, Jokowi meminta semua aturan yang menyulitkan masyarakat dan dunia usaha segera disederhanakan karena membuat negara ini tidak efisien dan menurunkan produktivitas bangsa. “Banyak yang menggunakan bahasa abu-abu, surat klarifikasi pun bisa jadi objek transaksi,” kata Jokowi.
Mantan Walikota Solo tersebut menyebutkan ada sekitar 42 ribu aturan yang terkait perizinan usaha, perlu dipangkas. Dengan perkembangan dunia yang berubah sangat cepat saat ini, seharusnya tidak bisa lagi ada peraturan pemerintah yang menghambat. Hal ini bisa membuat Indonesia berjalan lambat dan tak bisa mengikuti perkembangan dunia.
Praktik suap dan pemerasan ini, kata Jokowi, merupakan kasus terkait korupsi terbanyak yang menjerat para pejabat di Indonesia. Dia merinci sejak tahun 2004, sekurangnya ada 12 Gubernur yang terkena kasus korupsi. Lalu ada 64 Bupati dan Walikota yang juga diciduk lantaran kasus serupa.
“Yang mengherankan dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap masih tetap ada,” kata dia.
Presiden juga menambahkan langkah penegakkan hukum yang kerap dilakukan dalam pemberantasan korupsi juga mulai membawa hasil. Dia menyebut uang negara Rp 3,5 triliun dapat diselamatkan dari korupsi. Dengan begitu, rasa keadilan di Indonesia bisa terwujud.
Jokowi juga menyebut program anti korupsi harus terus bejalan. Oleh sebab itu kerja sama seluruh pihak untuk memperbaiki penegakkan hukum perlu dilanjutkan, “Ajak masyarakat juga dalam program ini,” ujar Presiden. (kat/adi)
