GLOBALINDO.CO, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Kemendikbud. Menurutnya, masih perlu adanya standar penentuan kelulusan siswa. Karena itu, rencana penghapusan UN masih dalam pembahasan.
“Tunggu rapat saja, karena suatu negara apa pun butuh standar. Kalau tidak ada standar, bagaimana mengetahui kita sudah sampai di mana?” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Menurut Jusuf Kalla, dengan pelaksanaan UN maka akan diketahui standar pendidikan nasional.
“Dulu sejarahnya ujian nasional itu orang lulus dengan angka 3,5 jangan lupa. Kita setiap tahun naik setengah, setengah supaya mencapai standar nasional,” terangnya.
“Kalau baru dengan itu lah maka daerah memperbaiki fasilitasnya, supaya jangan banyak yang tidak lulus. Kalau tidak ada standarnya bagaimana memperbaikinya? Kan gitu terbalik cara berpikir kan?” sambungnya.
Dia menyebut logika yang terbalik yakni pelaksanaan UN yang bisa dilakukan setelah semua konsep pendidikan nasional sudah membaik.
“Loh? Bagaimana mau baik kalau tidak ada standarnya. Kalau tidak ada standar itu bagaimana caranya membikin (peningkatan), walaupun diperbaiki lapangan tapi tidak ada standar yang mau dicapai, bagaimana?” paparnya.
Jusuf Kalla menyebut, ujian nasional dilaksanakan agar seluruh siswa di nusantara mencapai standar nasional dan kemampuan yang sama.
“Kalau sekarang masih angka 5,5. Ujian juga masih mudah,” sebutnya.(dtc/ziz)
