GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Rencana demonstrasi lanjutan 4 November yang digelar 2 Desember menuai pro kontra. Kepolisian RI memang memberi lapmpu hijau, namun melarang demonstran menggelar aksi damai di jalan-jalan protokol seperti Jalan Sudirman dan Thamrin.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, aksi unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian pendapat yang menjadi hak konstitusional setiap masyarakat. Tetapi menurut Tito, penyampaian pendapat itu tetap harus ada batasannya.
“Pertama, jangan mengganggu hak asasi orang lain, jalan protokol tidak boleh dihalangi,” kata Kapolri saat menggelar konferensi pers bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Markas Besar Kepolisian RI, jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11).
Karena itu, pihaknya pun melarang aksi 2 Desember dalam bentuk gelar sajadah Salat Jumat sepanjang jalan Thamrin dan Sudirman, Jakarta itu dengan beberapa alasan. Aksi damai ini untuk mendesak Bareskrim Polri menahan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.
“Akan ada kegiatan yang disebut bela Islam ketiga dalam bentuk gelar sajadah Salat Jumat di jalan Thamrin. Kegiatan tersebut, penyampaian pendapat di muka umum hak kontitusi. Namun tidak bersifat absolut,” kata Tito.
Kedua, penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Tito menjelaskan, aksi massa besar yang membanjiri jalan protokol akan menyebabkan kemacetan parah dan menggangu lalu lintas.
“Maka kami akan melarang (Aksi 2 Desember), kalau melawan akan kita bubarkan,” tegas Tito.
Tito menegaskan bahwa Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan akan mengeluarkan maklumat untuk melarang aksi 2 Desember. Maklumat juga akan dikeluarkan oleh Kapolda lain untuk mencegah massa diberangkatkan ke Jakarta.
“(Aksi 2 Desember di Jl Sudirman-MH Thamrin) Dipastikan dilarang,” tegas Tito.
Di bagian lain, Ketua Umum Patriot Garuda Nusantara KH Nuril Arifin Husein tidak setuju dengan adanya aksi lanjutan dari unjuk rasa 4 November 2016 lalu, yang disebut-sebut akan digelar di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Thamrin pada 2 Desember 2016 mendatang.
Aksi ini dinilai bisa mengganggu kepentingan publik karena aksi direncanakan digelar di kawasan tersebut yang merupakan jantung dan nadinya lalu lintas di DKI Jakarta.
“Ngapain, gak ada risalah. Demo kok salat Jumat. Sudah tahu itu adalah jantung dan nadinya lalu lintas, nanti kalau ada yang lewat disambit ditempeleng katanya nggak sopan. Nggak benar itu. Kayak nggak ada tempat yang bagus aja,” kata Kyai Nuril dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/11).
Pihaknya juga mempertanyakan alasan unjuk rasa dengan salat Jumat di jalanan tersebut. Menurutnya, ada lokasi atau tempat ibadah yang memadai yaitu masjid untuk melakukan salat Jumat.
“Salat jangan di jalan. Salat di tempat bagus. Salat itu hubungannya komunikasi antar pribadi dengan Allah Al Kholiq, kalau perlu hatinya. Makanya saat Allahu Akbar, hatinya terbang kepada Allah. Kalau salat untuk dipamer-pamerin itu bukan salat, apalagi ganggu lalu lintas. Itu sama sekali tidak diajarkan nabi,” tandas kiai yang akrab disapa Gus Nuril ini.
Ia mensesalkan bahwa dalam unjuk rasa tersebut, massa akan melakukan salat Jumat di lokasi yang tidak seharusnya. “Saya kalau salat selalu di Masjid. Terhormat tempatnya dan tidak najis. Ini jalanan diubah jadi masjid itu kan arogan. Jangan mentang-mentang Islam jumlahnya banyak ya mau sak karepe dewe,” tuturnya.
Meski begitu, ia mempersilahkan unjuk rasa itu dilakukan, namun demikian, ia meminta aspirasinya disampaikan dengan cara yang baik. “Kalau demo yang gak baik itu urusan polisi tentara. Jangan mentang-mentang pake pangkat Jenderal dikasih gaji negara tapi lihat begitu diam aja, bodoh juga polisi tentara itu,” katanya. (vin/gbi)
