GLOBALINDO.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sorotan tajam pada reformasi birokrasi yang belum tampak dilakukan pemerintah era Jokowi-JK. KPK menyebut, Jokowi belum merealisasikan agenda reformasi birokrasi. Hasilnya, birokrasi di era Jokowi masih tumpang tindih, boros dan tidak efektif.
Penilaian itu disampaikan langsung Ketua KP, Agus Rahardjo saat Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12/2016). Agus berharap, Jokowi memerhatikan masalah serius sistem birokrasi di Indonesia ini.
“Ini yang harus jadi perhatian Pak Presiden bagaimana birokrasi itu segera bisa dituntaskan efektivitasnya, dicegah adanya korupsi,” katanya.
Belum efektifnya birokrasi di Indonesia salah satunya disebabkan tumpang tindihnya kewenangan antar kementerian/lembaga dalam menghadapi suatu persoalan.
“Kita terjadi tumpang tindih kelembagaan yang cukup mengganggu. Ini patut dikaji,” ujar Agus.
Tumpang tindih kewenangan tersebut juga menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran.
Alhasil, rencana renumerisasi kepada tiap kementerian dan lembaga sulit tercapai.
“Karena pasti sangat boros dan tantangan kita untuk memberikan renumerasi yang cukup itu pasti menjadi permasalahan kalau kemudian masih berat seperti itu,” kata dia.(kcm/ziz)
