GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2017 cukup menggembirakan. Lembaga antirasuah berhasil menyelamatkan duit negara total sebesar Rp 2,9 triliun yang digelapkan para koruptor dan hanya menyedot anggaran Rp 780,1 miliar dari alokasi anggaran tahun 2017 Rp 849,5 miliar.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, selama 2017, KPK fokus pencegahan pada sektor sumber daya alam, minyak dan gas bumi, kesehatan, pangan, infrastruktur, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, serta sektor pendidikan. Karena itulah, jumlah duit negara yang berhasil diselamatkan, Rp 2,67 triliun di antaranya berasal dari pencegahan dan Rp 276,6 miliar dari penindakan.
“Ketujuh sektor ini berhasil mendorong kenaikan pendapatan negara dan mencegah potensi kerugian negara,” ujar Agus dalam paparan Kinerja KPK Tahun 2017 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12).
Dari upaya pencegahan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berasal dari laporan gratifikasi, penyelamatan aset barang milik negara Kementerian Kesehatan, koordinasi dan supervisi dengan PT Kereta Api Indonesia, peningkatan PNBP kehutanan, dan peningkatan PNBP Minerba.
Agus mengatakan, PNBP dari sektor Kehutanan meningkat sebesar Rp 1 triliun menjadi Rp 3,4 triliun di tahun 2017. Peningkatan tersebut didapat setelah KPK mengawasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUH) online sejak 2016.
Sementara itu, di sektor Minerba, ada peningkatan PNBP per Oktober 2017 sebesar Rp 1,1 triliun. Di sektor pendidikan, KPK bersama Dikti mulai melakukan penertiban aset mangkrak di lingkungan Dikti senilai Rp 13 triliun.
Agus mengatakan, KPK juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI terkait pengintegrasian data dan informasi pajak. “Sehingga Pemprov DKI berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah DKI sebesar Rp 3,2 triliun,” kata Agus.
Melalui koordinasi dan supervisi, KPK mendorong penyelesaian permasalahan dan penyelamatan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan. Tahun ini, KPK membantu Kemenkes menyelamatkan aset tanah seluas 18 Ha senilai Rp 374 miliar yang dikuasai oleh pihak lain sejak tahun 1977.
Selain itu, KPK juga mendorong PT KAI untuk membuat dan memperbaharui perjanjian dengan mitra, serta memaksimalkan perolehan pendapatannya terkait pengusahaan prasarana kereta api berupa pemanfaatan lahan ROW (Right of Way) oleh pihak ketiga.
Dari hasil koordinasi dan supervisi hingga Oktober 2017, ada delapan mitra yang telah bersedia membayar sewa lahan ROW dengan nilai total Rp 78 miliar. Sedangkan, tujuh mitra lainnya masih dalam proses renegosiasi dengan nilai potensi pendapatan sebesar Rp 604 miliar.
Sementara dari alokasi anggaran tahun 2017 Rp 849,5 miliar, KPK hanya membelanjakannya Rp 780,1 miliar. “Penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen,” kata Agus Rahardjo.
Anggaran negara yang paling besar digunakan KPK pada tahun 2017 yakni untuk pembangunan Gedung Merah Putih yang kini telah dijadikan kantor KPK. Diresmikan pada 6 Oktober 2017, Rutan KPK terdiri atas 2 lantai, yaitu lantai dasar dan mezanin dengan kapasitas cabang rutan total sejak saat itu, 37 tahanan
“Alhamdulillah pekerjaan tahap akhir bagian interior gedung utama Gedung Merah Putih KPK selesai sesuai target, sehingga pada awal tahun 2017 seluruh pegawai KPK sudah menempati gedung baru tersebut,” tegasnya.
Agus menambahkan, anggaran negara sebesar Rp 780,1 miliar tersebut digunakan untuk membiayai atau menggaji 1.557 pegawai KPK. Ditambah, perekrutan pegawai baru melalui program “Indonesia Memanggil”.
“Komposisi pegawai terbesar berada pada kesekjenan 661 pegawai tau 42,45 persen diikuti kedeputian penindakan total 352 pegawai atau 22,61 persen, termasuk di dalamnya 56 penyelidik, 93 penyidik terdiri atas 45 penyidik tetap dan 48 penyidik PN Polri dan 83 penuntut umum,” pungkasnya. (bs/nad)
