GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI terbelah dalam menyikapi isu pengangkatan kembali Arcandra Tahar menjadi Menteri ESDM setelah dikukuhkan sebagai Warga negara Indonesia lewat jalur ‘cepat’.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Erma Suryani Ranik, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak mendaulat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM lagi karena dianggap telah berbohong. Menurutnya, Arcandra sudah membohongi publik.
Sebab, Arcandra sempat mengatakan tidak punya kewarganegaraan Amerika Serikat. (Baca: PKS Curiga Arcandra Masih Warga Negara AS).
“Bagaimana mungkin kita mempercayakan posisi politik sebagai pembantu Presiden pada orang yang berbohong soal hal yang prinsip, kewarganegaraan?,” ujar Erma saat dihubungi Jumat (9/9).
Usai dipecat dari jabatan Menteri ESDM, status Arcandra Tahar sebagai WNI diteguhkan lagi oleh Menteri Hukum dan HAM per 1 September 2016. Proses pengukuhan Arcandra yang tergolong kilat memantik kecurigaan banyak pihak.
Erma menegaskan, fraksinya tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya Presiden tetap memberikan jabatan kepada Arcandra, asalkan tidak sebagai menteri. Demokrat menyadari pengangkatan menteri menjadi hak prerogatif Presiden yang harus dihormati dan dihargai.
“Karena menteri adalah pembantu dekat presiden yang harus mewujudkan visi politik presiden dalam hal Presiden Jokowi. Beliau mengusung visi politik Nawacita. Menteri harus mampu mewujudkan ini,” tandasnya.
Erma tak sependapat dengan rekannya dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul yang mendukung pengangkatan kembali Arcandra sebagai Menteri ESDM. Menurut Erma, pernyataan Ruhut tidak mewakili Partai Demokrat.
“Kalau Bang Ruhut, itu sikap pribadi. Kita hormati hak anggota, tapi garis partai, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Partai Demokrat menyarankan agar Presiden tidak mengangkat Arcandra kembali,” cetus Erma.
Ruhut sebelumnya menyatakan dukungannya jika Presiden Jokowi kembali mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Dukungan itu disampaikan Ruhut setelah status kewargenaraan Arcandra diteguhkan kembali oleh Menteri Hukum dan HAM.
“Jujur saja orang seperti Arcandra, Pak Habibie di Jerman, dan tokoh-tokoh yang lain, juga kalau di negara adikuasa, jenius, yang punya keahlian, dia biasa disodorkan warga kehormatan, paspor kewarganegaraan,” kata Ruhut. (vin/gbi)
