GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Demi menaikkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di bursa calon wakil presiden pendamping Joko Widodo, Partai Demokrat tak sungkan lagi mendekati capres incumbent secara terbuka. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyarankan Jokowi bisa meniru pendahulunya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono agar bisa menaikkan elektabilitasnya dalam kontestasi Pilpres periode kedua.
Hinca mengingatkan Jokowi agar semua program pemerintahannya, terutama menyangkut pembangunan infrastruktur, manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat. Ia mengklaim hal itu yang dilakukan SBY selama 10 tahun berkuasa.
“Beliau mengatur agar pembangunan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Hinca dalam diskusi hasil survei PolMark bertajuk ‘Jokowi dan Masa Depan Kita’ di SCBD Sudirman, Jakarta, Senin (18/12). Hinca menilai Jokowi hanya sukses mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saran Hinca ini terucap karena melihat dukungan dari loyalis Jokowi pada dua tahun jelang Pilpres 2019 yang masih rendah yakni 30 persen, berdasar hasil survey PolMark. Angka tersebut jauh di bawah pemilih loyal SBY pada periode yang sama jelang Pilpres 2009 lalu yang mencapai 60 persen.
Dalam survei PolMark Indonesia diketahui elektabilitas Jokowi memang mencapai 50,2 persen. Tetapi loyalisnya hanya 30 persen.
“Jadi tidak apa-apa Pak Jokowi belajar dari yang kemarin atau adopsi saja (kebijakan) yang empiris untuk mengejar yang ekonomi. Tidak usah segan atau malu,” kata Hinca.
Direktur Eksekutif PolMark Indonesia Eep Saefullah Fatah mengatakan, masyarakat menganggap Jokowi sukses dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, terkait program-program yang bersentuhan dengan hajat hidup, belum langsung dirasakan oleh masyarakat.
Ia menjelaskan dari empat permasalahan bangsa yang paling dikeluhkan masyarakat, tiga di antaranya menyangkut sosial-ekonomi. Permasalahan itu adalah kemiskinan (29,5 persen), harga kebutuhan yang terus naik (16,8 persen), korupsi (16,3 persen), dan sulitnya lapangan pekerjaan (7,8 persen). Adapun yang berpendapat pembangunan infrastruktur belum merata hanya 4,7 persen.
Karena itu, menurut Eep, Jokowi tidak bisa menjadikan kesuksesan mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai jaminan bakal terpilih kembali. “Buktikan kesuksesannya menerpa hajat hidup masyarakat langsung,” tuturnya.
Prabowo Masih Jadi Pesaing Terkuat
Survei PolMark Indonesia juga mengungkap kontestasi di Pilpres 2019 masih akan menjadi milik Jokowi dan Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini dianggap masih menjadi pesaing terkuat Jokowi.
“Jokowi dan Prabowo masih merupakan dua tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Jokowi 50,2 persen dan Prabowo 22 persen,” ujar Eep.
Hasil tersebut merupakan perolehan dari pertanyaan tertutup. Untuk top of mind, sebanyak 41 persen responden memilih Jokowi dan Prabowo hanya mendapat 15,9 persen.
PolMark juga menghitung kemantapan responden untuk memilih Jokowi pada Pilpres 2019. Hasilnya hanya 49,5 persen responden yang menyatakan pilihannya sudah mantap.
“Sekalipun elektabilitas Jokowi sudah mencapai 50,2 persen, ternyata pemilih mantapnya baru 30,5 persen. Jumlah pemilih Prabowo masih sangat terbatas 9,9 persen dibandingkan pemilihnya 22 persen,” ujar Eep.
Eep mengatakan, hampir separoh responden beralasan memilih Jokowi sebagai calon presiden karena dinilai bervisi kerakyatan, dekat dengan rakyat, dan peduli pada masyarakat. Sementara Kemudian pemilih Prabowo memilih karena dinilai memiliki ketegasan dan kewibawaan dalam memimpin.
Survei digelar pada 13-25 November 2017 dengan sampel 2.600 responden yang dipilih secara acak (multistage random sampling) di seluruh provinsi, dan 260 desa. Margin of error survei ini lebih kurang 1,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (bs/gin)
