Pemerintah Janji Tak Naikkan Harga BBM dan Listrik, Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 103 T

oleh
Subsidi energi dinaikkan sebagai konsekuensi janji pemerintah tak akan menaikkan harga BBM, elpiji 3kg dan tarif listrik tahun 2018.
Subsidi energi 2018 dinaikkan menjadi Rp 103 triliun sebagai konsekuensi janji pemerintah tak akan menaikkan harga BBM, elpiji 3kg dan tarif listrik.

 

GLOBALINDO. CO, JAKARTA – Anggaran subsidi energi diproyeksikan membengkak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) 2018 menjadi Rp 103 triliun.  Kenaikan ini sebagai konsekuensi komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak dan listrik pada tahun 2018.

Proyeksi kenaikan subsidi energi tersebut sudah terinci dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Subsidi energi mencapai Rp 103 triliun itu sejatinya sudah masuk dalam RAPBN Perubahan 2017 yang diusulkan pemerintah ke DPR. Tetapi DPR menolaknya dan hanya menyetujui subsidi energi sebesar Rp 89,9 triliun di APBN Perubahan 2017.

“Untuk subsidi BBM dan elpiji adalah Rp 51,1 triliun dan subsidi listrik Rp 52,2 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/8). Namun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengingatkan bahwa besaran subsidi energi Rp 103 triliun itu masih asumsi. Masih ada potensi perubahan saat dibahas di DPR nanti.

Sri Mulyani mengatakan, bila besaran subsidi energi Rp 103 disetujui, maka dipastikan tak akan ada kenaikan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik pada tahun depan. Sebab, besaran subsidi energi di RAPBN 2018 sudah dirancang sdengan memperhitungkan tak ada kenaikan harga BBM, elpiji, dan listrik.

“Hanya pelanggan yang 900 VA barangkali yang akan dibatasi (subsidinya) karena alokasinya sesuai dengan Rp 52,2 triliun,” tutur perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara tak menampik rencana pemerintah tidak menaikan harga BBM, elpiji, dan listrik akan membuat utang pemerintah ke Pertamina atau PLN kian besar. Saat ini utang pemerintah ke Pertamina sekitar Rp 20 triliun. Rencananya pemerintah akan mencicil utang subsidi tersebut pada semester II tahun ini.

Pemerintah berkomitmen untuk membayar, tentu harus dibayar, tidak sekaligus tetapi secara bertahap,” kata Suahasil.

Lantas apa dampak kenaikan subsidi energi yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat? Yang pasti, masyarakata, khususnya yang masuk kategori keluarga tidak mampu tak perlu risau dengan ancaman kenaikan BBM, elpiji 3kg dan tarif listrik 450VA.

Bahkan pemerintah juga menambah jumlah pelanggan listrik 900VA yang mendapatkan subsidi menjadi 6 juta pelanggan.  Seperti diketahui, pemerintah mencabut subsidi listrik untuk 18,8 juta rumah tangga mampu golongan daya 900 VA. Namun setelah diverifikasi ulang, ada sekitar 6 juta pelanggan 900 VA yang ternyata rumah tangga tidak mampu.

Bila melihat rincian APBN-P 2017, anggaran subsidi energi terdiri dari subsidi BBM jenis tertentu dan gas LPG tabung 3 kg sebesar Rp 44,4 trilliun. Adapun sisanya yaitu Rp 45,3 triliun adalah anggaran subsidi listik.

Hanya permasalahannya, skema subsidi melalui penetapan tariff, khususnya untuk harga BBM dan elpiji ini dianggap tidak benar-benar tepat sasaran. Pasalnya, bukan hanya orang yang tidak mampu,  masyarakat dari golongan ekonomi kelas menengah ke atas pun ternyata masih ikut menikmati subsidi  BBM dan elpiji 3kg.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani juga tak memberikan jawaban memuaskan soal masalah ini. “Kebijakan (energi) saat ini ya tetap seperti sekarang, tidak ada yang berubah,” ujar beberapa waktu lalu di Gedung DPR RI. (kc/gbi)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.