GLOBALINDO.CO, BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politik awal di tahun 2018. Pidato politik ini juga sebagai suara awal memanasi mesin partai di tahun politik. Dalam pidatonya, SBY menyentil netralitas penegak hukum dan keamanan seperti TNI, Polri, BIN, serta pelaksana Pemilu.
“Cegah kriminalisasi, apalagi pesanan. Hati-hati dalam berbuat, jangan dikira pihak lain tidak tahu, jangan dikira rakyat kita bodoh dan mau dibodohi. Personel TNI-Polri mau maju pemilu dan pilkada ada aturan main. Jangan sampai tindakan perwira aktif jadi pergunjingan masyarakat luas,” kata SBY di kantor DPC PD Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).
SBY menyebut netralitas BIN, Polri dan TNI dalam pesta demokrasi mutlak adanya. Negara diminta SBY harus netral dan tidak boleh berpihak.
(Baca Juga: SBY Sentil Pemerintah, Percuma Makmur Jika Tak Adil)
“Tidak boleh memenangkan caleg tertentu juga parpol tertentu,” tegas SBY.
Presiden ke-6 RI ini mengatakan, keuangan negara juga perlu diawasi jelang pilkada dan pemilu. Bagi SBY, negara harus benar-benar netral.
“Penggunaan keuangan negara harus diawasi diperiksa. Jangan sampai uang negara digunakan kandidat dan parpol tertentu. Cegah korupsi, kolusi (antara) elemen negara BIN, TNI, Polri dengan parpol tertentu,” pinta SBY.
SBY juga berpesan kepada KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi. Kepada penyelenggara pemilu, Demokrat meminta untuk jaga integritas dan kualitas kinerja.
“Baik pilkada dan pemilu sama-sama memiliki tantangan dan kompleksitas yang tinggi,” tuturnya.
SBY menyebut Pilkada 2018 merupakan yang terbesar atau paling banyak pesertanya yang dilaksanakan serentak. Pemilu 2019 menurutnya menjadi pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak antara pemilihan legislatif dan presiden serta wakilnya.
Untuk itu, SBY meminta semua penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, DKPP agar merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan pemilihan dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan, apalagi yang bersifat prinsip.
Di samping harus cakap, para penyelenggara pemilu diminta SBY siap bekerja dengan intensitas tinggi. Jika ada permasalahan serius, jajaran KPU harus memanajemennya dengan baik. Lalu, SBY mengingatkan KPU akan bahaya di pilkada dan pemilu mendatang.
“Di era tekonologi digital, bisa saja terjadi kejahatan yang bisa menggagalkan pemilu. Misal pembobolan sistem KPU. Puncaknya, hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah. KPU harus bisa mengatasi jika gangguan seperti ini terjadi,” sebutnya.
“Dalam praktik, bisa terjadi kecurangan. KPU bisa dicurigai kolusi. Untuk itu KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel Setiap langkahnya, harus bisa diikuti masyarakat luas,” imbuh SBY.
Sebelumnya, Demokrat mengaku mengantongi bukti ‘kriminalisasi’ terhadap cagub Kaltim yang diusung mereka, Syaharie Jaang. Demokrat mengusung Syaharie Jaang bersama Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam Pilgub Kaltim 2018.(dtc/ziz)
