GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kementerian Keuangan akan memangkas anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2017. Kemenkeu menganggap pagu anggaran Kementerian BUMN Rp 243,8 miliar pada RKAKL masih terlalu besar.
Hal ini mengingat realisasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2016 dinilai belum bisa mencapai sasaran. Kementerian BUMN hanya merealisasikan Rp 124,75 miliar atau 84,25 persen dari pagu anggaran.
“Kalau dilihat realisasi anggaran tahun 2015 dan kemungkinan tahun 2016 juga melakukan self blocking, di mana realisasi anggaran hanya mencapai Rp 160 miliar, maka anggaran tahun 2017 cukup besar. Mungkin saya akan memotong sendiri, tentunya dengan izin Komisi VI,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).
Menkeu menjelaskan, RKAKL tahun 2017 ini diberikan untuk 2 program utama Kementerian BUMN, yakni dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas serta program pembinaan yang akan dilakukan masing-masing deputi.
Menurut catatan Kementerian BUMN, realisasi anggaran dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tahun 2015 sebesar Rp 101 miliar atau 84,1 persen dari pagu anggaran, dan realisasi anggaran dalam program pembinaan BUMN sebesar Rp 23,49 miliar atau 84,6 persen dari pagu anggaran.
“Kami berharap komisi 6 bisa membahasnya dan bisa menyetujui kebutuhan anggaran serealistis mungkin,” imbuh Sri Mulyani. (med/gbi)
