GLOBALINDO.CO, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya semakin intens menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) demi terwujudnya angkutan massa cepat (AMC) berupa trem di kota pahlawan.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Kemenhub di Jakarta dalam waktu dekat ini.
“Evaluasi dengan Kemenhub kemarin mundur karena kita minta komunikasi dengan DPRD,” jelas Tri Rismaharini, Kamis (1/12/2016).
Risma mengungkapkan, pembahasan yang dilakukan antara pemkot dengan DPRD Surabaya terkait sharing (pembagian dana) APBN-APBD dalam pembangunan trem. Saat ini pihaknya masih menunggu peraturan presiden (Perpres).
“Begitu Perpresnya keluar nanti akan dibahas lagi,” ungkap Risma.
Risma menegaskan, pemerintah kota tidak mempermasalahkan jika ada sharing pendanaan dalam pembangunan trem. Bahkan World Bank telah siap membantu memberikan pinjaman untuk pelaksanan pembangunan trem di Surabaya.
“World Bank merupakan yang mengejar karena evaluasi standar kredit rating kita sekitar Rp300 miliar per tahun. Artinya kita mampu,” tegasnya.
Ditanya berapa pembagian pendanaan trem untuk Surabaya, Risma mengatakan semampu kekuatan APBD Surabaya. Menuruthya, saat ini masih belum bisa masuk APBD 2017.
“Tapi kalau ada perpesnya kita masukkan. Begitu perpres keluar satu Minggu setelahnya harus sudah jalan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Risma menampik jika pembangunan trem dikatakan mundur. Sebab KemenhuB tetap minta operasional trem tetap dilaksanakan pada Oktober 2019.
Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan menambahkan, pihaknya saat ini sedang berhitung mana rana pemkot yang dikerjakan dan mana yang pemerintah pusat.
Terkait usulan DPRD Surabaya untuk sharing pendanaan tremyakni 70 persen untuk APBN dan 30 persen untuk APBD, Hendro mengatakan cukup rasional dan bisa terwujud.
“Yang penting payung hukum ada. Kita sedang ajukan revisi perpres terkait dengan sharing pendaaan trem antara APBN dan APBD,” pungkasnya. (bmb/gbi)
