GLOBALINDO.CO, SURABAYA - Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (e-Government) mendapat pujian dari sejumlah kepala daerah.
Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengatakan seperti merasakan energi baru setelah mendengar paparan Walikota Surabaya. Pemprov Sumut sebenarnya telah meneken MoU dengan Pemkot Surabaya pada 24 Mei 2016 lalu untuk mengadopsi sistem e-goverment di Surabaya.
“Ada delapan hal yang kami adopsi dari Pemkot Surabaya. Seperti e-budgeting, e-delivery, e-payment, e-performance dan e-musrenbang,” jelas Tengku Erry Nuradi, Rabu (28/9/2016).
Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, provinsi yang dipimpinnya, juga beberapa kabupaten/kota telah mengadopsi sistem e-governement Surabaya. Sistem tersebut dinilainya efektif untuk melakukan penghematan dan mengurangi celah korupsi.
Meksipun, untuk provinsi harus ada penyesuaian karena agak berbeda dengan pemerintah kota. Namun yang terpenting ada komitmen dari pemangku wilayah di daerah masing-masing.
“Kalau leader nya oke dan sistemnya oke, penerapan sistem ini bisa berjalan dengan baik,” jelas Ganjar.
Sementara Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan, penandatanganan nota kesepakatan bersama implementasi e-government Pemkot Surabaya dan pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik Pemkab Sidoarjo tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya dengan pendindakan seperti operasi tangkap tangan. “Tetapi juga pencegahan. Yakni bagaimana kita membangun sistem berbasis elektronik untuk mengurangi keinginan berkorupsi,” jelas Alexander.
Menurut Alexander, KPK sangat mendukung pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk mengadopsi dan mencontoh sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik seperti yang telah diterapkan oleh Pemkot Surabaya. Alexander berharap acara tersebut bukan hanya seremonial yang tidak ada tindak lanjutnya.
“Kita patut berterima kasih kepada Pemkot Surabaya yang telah sukarela menyerahkan sistem ini ke KPK untuk diadopsi oleh pemerintah daerah. Nanti kita lakukan monitoring aplikasi yang di MoU ini bisa diterapkan di kabupaten/kota,” jelasnya.
Untuk diketahui, sebanyak 40 kepala daerah kabupaten/kota dari lima provinsi hadir dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama implementasi e-government. Dari Provinsi Sumatera Utara (14 kabupaten/kota), Provinsi Sumatera Barat (10 kabupaten/kota).
Provinsi Bengkulu (empat kabupaten), Provinsi Sulawesi Tengah (lima kabupaten) dan Provinsi Jawa Tengah (tiga kabupaten). Kelima gubernur dari lima provinsi tersebut juga hadir. (bmb/gbi)
