Sejumlah Pakar Minta Kasus P2SEM Tidak Dijadikan Komoditas Politik

oleh
GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Kembali dibukanya kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) mendapat perhatian serius dari beberapa kalangan. Salah satunya dari Komite Mahasiswa Anti Korupsi (KOMAK).

Dalam seminar dan diskusi publik dengan tema “Etika Politik Pejabat Dalam Tindak Pidana P2SEM” Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) mengingatkan agar kasus P2SEM jangan dijadikan komoditas politik.

“Kalau mau ditegakkan, ya tegakkan betul. Jangan kemudian dipolitisasi menjadi penal polition” tegas Shoehudin.

Menurut dia, kembali dibukanya kasus P2SEM memang menimbulkan banyak pertanyaan. Karena kasus itu sudah 7 tahun lebih tidak pernah disentuh.

Shoehudin mengatakan, kasus P2SEM yang melibatkan pemerintah, legislatif dan masyarakat itu memasuki 2 ranah hukum. Yaitu perdata dan pidana.

Dikatakan perdata ketika proses legalitas pencairan dana sudah sesuai aturan yang disertai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tapi pelaksanaannya tidak maksimal karena tanpa pengawasan.

Sedangkan ketika masuk keranah pidana, saat ditemukan LSM fiktif sebagai penerima dana hibah. Kemudian adanya pemotongan atau pungutan liar (Pungli) saat distribusi dana hibah.

“Tapi dalam kasus ini, pihak penegak hukum langsung by pass ke ranah pidana sehingga ada beberapa orang yang sebenarnya tidak melakukan korupsi menjadi terdakwa. Tapi untung saja 6 diantaranya bebas,” ungkapnya.

Shoehudin kembali menegaskan agar penanganan kasus P2SEM dituntaskan. Dia tidak mau dibukanya kembali masalah dimanfaatkan pihak tertentu untuk memberangus lawan politik.

“Harapan kita jangan sampai ada tebang pilih,” harap Shoehudin.

Sementara Pakar Kebijakan Publik, Unibraw Malang M. Risal Aminuddin mengatakan program serupa P2SEM sering terjadi menjelang tahun politik. Hal ini juga lazim dilakukan di luar negeri untuk menaikkan popularitas.

“Program seperti ini rawan penyelewengan administrasi, karena harus berhati-hati,” tegasnya.

Pakar Hukum Sosiologi Korupsi, Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Khoirul Rosyadi menuturkan ada cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Yaitu, dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Dengan begitu semua transaksi tercatat secara faktual,” kata Khorul Rosyadi.

Namun penerapan teknologi baru bisa diterapkan jika didukung kultur birokrasi yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan gerakan civil society diantaranya dari mahasiswa untuk mendorong perubahan itu. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.