GLOBALINDO.CO, JAKARTA - Rangkap jabatan di pemerintahan sempat menjadi keinginan besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dihilangkan. Namun hal ini tampaknya sulit dilakukan. Para pembantunya justru berlomba-lomba melakukan rangkap jabatan.
Hal itu tampak dilakukan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid. Bahkan, Nusron menyatakan tidak mau kalah dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam hal rangkap jabatan.
“Mbak Puan juga dobel-dobel (jabatan). Sepanjang enggak ada larangan enggak apa-apa,” kata Nusron di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/9/2016) malam.
Menurut Nusron, selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan masih memegang jabatan di partainya, PDI Perjuangan.
Masih adanya nama Puan dalam struktur organisasi PDI-P ini dibenarkan Djarot Syaiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat Ketua DPP PDI-P Bidang Keanggotaan dan Organisasi. Namun, menurut Djarot, Puan dalam posisi non-aktif.
“Masih kok, cuma non-aktif,” kata Djarot.
Sementara itu, menurut Nusron, sampai saat ini Presiden Jokowi tidak memintanya untuk mundur dari jabatannya di pemerintahan, yakni sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
“Kalau soal mundur atu tidak mundur itu urusan saya dan Pak Jokowi,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Selain menjabat sebagai Kepala BNP2TKI, Nusron adalah Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar.
Ia kini terlibat aktif sebagai ketua tim pemenangan Ahok untuk Pilkada 2017. Posisi Nusron yang rangkap jabatan ini dikritik sejumlah anggota DPR.
Mereka mengingatkan bahwa Jokowi pernah meminta agar pejabat negara tidak merangkap jabatan di struktural partai.
Tujuannya, agar lebih fokus di pemerintahan. Menanggapi hal itu, Nusron menyebut bahwa dirinya fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNP2TKI.
“Tanya saja sama TKI-nya, sama orang kantor, saya lebih banyak ngurusin kantor saya atau Ahok?” ujar Nusron.(kcm/ziz)
