Walikota Kendari dan Ayahnya Diduga Terima Suap Rp 2,8 M, Ini Rincian Hartanya

oleh
Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (kanan) dan ayahnya, Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun (kiri) yang diciduk KPK dalam OTT, Selasa (27/2). Ayah dan anak ini diduga menerima suap Rp 2,8 miliar untuk biaya pemenangan Pilkada Sultra.

GLOBALINDO.CO JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Adriatma Dwi Putra, dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, sebagai tersangka suap. Adriatama yang diduga menerima suap Rp 2,8 miliar dari satu proyek memiliki pundi harta Rp 3.543.572.739.

Total harta itu sesuai yang dilaporkan Adriatama dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Total harta kekayaan yang terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak itu dilaporkannya pada 2016 silam, ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Kendari.

Untuk harta tidak bergerak milik Adriatma, terdiri dari tanah dan bangunan yang berlokasi di daerah Konawe, Kendari, dan Gowa. Jika diuangkan harta tidak bergerak itu ditaksir senilai Rp2.002.379.750.

Kemudian untuk harta bergerak, walikota yang baru dilantik empat bulan lalu ini punya 2 unit mobil dengan merek Jeep Wrangler senilai Rp 433.628.500 dan merk Toyota Fortuner senilai Rp 267.750.000. Jika ditotal kedua unit mobil itu seharga Rp 701.378.500.

Adapun harta bergerak lainnya berupa logam mulia dari hasil sendiri atau pun warisan senilai Rp 715.000.000. Adriatma pun tercatat memiliki perkebunan yang ditaksir harganya mencapai Rp 50.000.000.

Tak hanya harta bergerak dan tidak bergerak, Adriatma juga diketahui memiliki harta berupa giro dan kas senilai Rp 74.814.489.

Adriatama bersama ayahnya, yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun dicokok KPK dlaam operasi tangkap tangan, Selasa (27/2). Selain ayah dan anak tadi, dalam OTT tersebut, KPk juga mengamankan dua orang lain, salah satunya Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah.

Hasmun Hamzah inilah memberikan suap kepada Adriatma sebesar Rp 2,8 miliar dalam dua tahap.

“Total Rp 2,8 miliar. Dimana Rp 1,5 miliar diantaranya pengambilan dari bank dan ditambahkan Rp 1,3 miliar dari kas pemberi PT SBN,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/3).

Menurut Basaria, uang tersebut diberikan oleh Hasmun untuk memenangkan proses lelang yang diikuti oleh PT Sarana Bangun Nusantara.

“Diduga PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan sejak 2012. Januari 2018 ini PT SBN ini memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko, Kendari dengan nilai proyek Rp60 miliar,” jelas Basaria. (vin/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.